Warga Gelar Nonton Bareng dan Diskusi Film Pesta Babi

Jakarta – Lebih dari 100 peserta yang didominasi generasi Z mengikuti kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul Pesta Babi di sekretariat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/5) malam. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi atas dampak proyek pembangunan skala besar di Papua Selatan.

Film karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale berdurasi 95 menit tersebut menyoroti pembukaan hutan adat untuk proyek bioetanol dan ketahanan pangan. Dalam dokumenter tersebut, digambarkan bagaimana masyarakat adat dari suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu kehilangan ruang hidup akibat ekspansi perkebunan tebu, sawit, hingga food estate.

Diskusi yang digelar usai pemutaran film mempertegas urgensi isu tersebut. Kreator konten, Virdinda, yang hadir sebagai penanggap menyatakan bahwa Pesta Babi bukan sekadar karya visual. Menurutnya, film tersebut merupakan rekaman ketidakadilan kekuasaan yang merampas ruang hidup masyarakat asli Papua.

“Penggusuran seringkali dianggap sebagai tindakan rasional, sementara penolakan warga dianggap sebagai pembangkangan. Masyarakat adat bahkan kerap dilabeli primitif hanya karena menolak pembangunan yang justru mengancam masa depan mereka,” ujar Virdinda.

Senada dengan hal tersebut, Jerry (24), mahasiswa asal Papua Pegunungan, menilai film ini berhasil memotret realitas pahit yang terjadi di lapangan. Ia mendesak pemerintah untuk tidak hanya mengeksploitasi kekayaan alam Papua, tetapi juga mengedepankan hak-hak masyarakat lokal.

“Hutan adat kami diambil secara paksa tanpa adanya konfirmasi,” ungkap Jerry.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya telah membantah anggapan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan merupakan bentuk kolonialisme modern. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pembangunan yang juga diterapkan di wilayah lain di Indonesia.

“Pembukaan lahan seperti itu juga terjadi di Kalimantan dan pulau-pulau lain sebagai bagian integral dari NKRI,” ujar Yusril pada Kamis (14/5) lalu.