Emiten Ramai-ramai Cari Modal, Rights Issue Jadi Andalan

JAKARTA – Penghimpunan dana di pasar modal tetap semarak, dengan skema penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue menjadi pilihan utama para emiten. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, hingga 17 April 2026, tiga perusahaan tercatat telah berhasil menerbitkan rights issue dengan total nilai mencapai Rp 3,75 triliun.

Sejumlah emiten kini telah mengantongi persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melancarkan aksi korporasi ini, sementara sebagian lainnya baru saja merilis prospektus.

PT Asuransi Digital Bersama Tbk (YOII), misalnya, yang baru memperoleh restu RUPS pada 15 April 2026. YOII berencana menerbitkan 684,93 juta saham baru dengan harga Rp 100 per saham. Dari aksi ini, YOII berpotensi meraih dana segar sebesar Rp 68,49 miliar. Mayoritas dana tersebut akan dialokasikan untuk biaya pemasaran, sementara sisanya untuk pengembangan aplikasi dan Sumber Daya Manusia.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Digital Bersama, Rahmat Dwiyanto, menjelaskan bahwa rights issue dipilih karena dianggap sebagai mekanisme paling optimal saat ini, khususnya dalam memenuhi persyaratan ekuitas sesuai POJK 23/2023. Menurutnya, pendanaan melalui pinjaman akan meningkatkan liabilitas tanpa memenuhi persyaratan ekuitas. Mekanisme ini juga memberi kesempatan kepada pemegang saham dan investor publik untuk terlibat dalam rencana pengembangan bisnis YOII.

“Dari perspektif manajemen, keunggulan rights issue terletak pada kemampuannya memperkuat permodalan secara langsung dan berkelanjutan tanpa meningkatkan risiko keuangan YOII,” ujarnya.

Tak hanya YOII, PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO) juga telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa pada 8 April 2026. RMKO menargetkan perolehan dana segar Rp 159,99 miliar dengan menerbitkan 457,14 juta saham.

Direktur Keuangan Royaltama Mulia Kontraktorindo, Elbert, menyebut rights issue menjadi pilihan strategis karena perusahaan masih dalam tahap pasca investasi (post investment stage) yang membutuhkan fleksibilitas keuangan dan operasi. “Rights issue memperkuat struktur permodalan dan menjaga fleksibilitas arus kas. Sementara, pinjaman dan obligasi membatasi ruang gerak operasional Perseroan dalam hal bunga dan covenant,” jelas Elbert.

Selain rights issue, penerbitan obligasi juga menjadi opsi lain ketimbang pendanaan dari perbankan. BEI mencatat, hingga 17 April 2026, sebanyak 52 emiten telah menerbitkan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) dari 35 penerbit dengan nilai total Rp 57,16 triliun.

PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengambil opsi ganda, yakni rights issue dan obligasi. TOBA telah mengantongi restu pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa pada 16 April 2026. Dana hasil penerbitan sekitar 1,39 miliar saham baru ini akan mendukung perkembangan dan ekspansi usaha TOBA, khususnya di sektor pengolahan limbah, energi terbarukan, dan kendaraan listrik.

Untuk surat utang, TOBA berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap III Tahun 2026 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 175 miliar. Masa penawaran umum dijadwalkan pada 4–7 Mei 2026. Obligasi ini menawarkan tingkat bunga tetap 9% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun, terhitung sejak tanggal emisi, dan pembayaran pokok obligasi dilakukan secara penuh pada 13 Mei 2033.

SVP Corporate Finance & Investor Relations TBS Energi Utama, Mirza Hippy, mengatakan bahwa sebagai bagian dari strategi transisi menuju energi hijau, TOBA secara konsisten mengevaluasi berbagai instrumen pendanaan, baik melalui ekuitas maupun pinjaman. Sepanjang 2025 dan 2026, TOBA telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan dalam tiga tahap, dengan izin Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama senilai Rp 800 miliar.

Mirza menambahkan, persetujuan rights issue yang diterima dalam RUPSLB bersifat sebagai salah satu opsi untuk memperkuat struktur keuangan bila diperlukan. Ia menegaskan, sebelum melaksanakan rights issue, TOBA akan terus mengevaluasi kondisi pasar modal yang dinamis serta minat calon investor dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi seluruh pemegang saham.

Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy, menilai rights issue lebih unggul karena perusahaan bisa memperoleh dana tanpa menambah beban bunga dan tanpa menekan arus kas seperti pinjaman bank atau obligasi. “Dari sisi neraca juga lebih baik karena langsung menambah ekuitas dan memperbaiki leverage. Ini juga membantu emiten peningkatan free float saham,” jelas Budi.

Secara biaya, Budi menyebut rights issue bisa terasa lebih ringan, namun bukan berarti selalu lebih murah karena ada biaya implisit berupa dilusi bagi pemegang saham lama. Menurutnya, rights issue sering lebih unggul dari sisi kemudahan jika sudah ada standby buyer atau pemegang saham pengendali yang siap menyerap, sehingga kepastian dana masuk menjadi lebih tinggi.

“Dipilihnya rights issue oleh para emiten daripada berutang juga bisa dipandang emiten merasa harga sahamnya sedang bagus dan tidak dihargai rendah,” pungkas Budi.