Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Disorot, Profil Holland Taylor Mencuri Perhatian

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi hukum kepada tiga terpidana kasus korupsi kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP. Keputusan ini diumumkan pada Selasa, 25 November 2025, menyusul usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Presiden.

Ketiga terpidana yang mendapatkan rehabilitasi adalah mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan Muhammad Yusuf Hadi, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Harry Muhammad Adhi Caksono.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa DPR bersurat kepada Presiden Prabowo untuk menyarankan penggunaan hak rehabilitasi. Usulan tersebut kemudian dibahas dalam rapat terbatas presiden bersama jajaran terkait. “Bapak Presiden memberikan persetujuan dan alhamdulillah baru pada sore ini beliau membubuhkan tanda tangan,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pada hari yang sama, kunjungan Ratu Belanda Maxima Zorreguieta Cerruti ke Sragen, Jawa Tengah, juga menjadi perhatian publik. Ratu Maxima menyambangi pabrik garmen PT Glory Industrial di Kebayanan Pedakan, Bener, Kecamatan Ngrampal, dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Inklusi Keuangan (UNSGSA).

Dalam kunjungan tersebut, Ratu Maxima mengenakan pakaian berwarna kuning dan syal bermotif batik. Ia disambut oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta, Respati Ardi dan Astrid Widayani, di Bandara Adi Soemarmo, serta Bupati Sragen Sigit Pamungkas saat tiba di Sragen. Bupati Sigit menjelaskan fokus kunjungan Ratu Maxima adalah untuk melihat praktik program kesehatan finansial yang diterapkan PT Glory Industrial bagi karyawannya.

Sementara itu, konflik internal melanda Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) setelah Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar mencopot Charles Holland Taylor dari jabatannya sebagai penasihat khusus ketua umum PBNU Yahya Cholil Staquf untuk urusan internasional. Pencopotan Charles tercantum dalam surat edaran tertanggal 22 November 2025 yang diteken oleh Miftachul Akhyar.

Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf membenarkan adanya surat edaran tersebut, meskipun ia mengaku tidak mengetahui pertimbangan Rais Aam dalam mengambil keputusan pemecatan. Charles Holland Taylor dikenal sebagai salah satu pendiri yayasan LibForAll Foundation bersama mantan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2003, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada penangkal Islam radikal.