Oktober 2024, Pemerintah Batasi Pembelian Pertalite?

TREAT– Presiden RI Joko Widodo akhirnya memberikan pernyataan terkait rencana pemerintah untuk membatasi pembelian pertalite dan bahan bakar minyak (BBM) subsidi lainnya mulai 1 Oktober mendatang.

Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai pembatasan pembelian pertalite yang direncanakan efektif pada 1 Oktober 2024.

“Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa, belum ada keputusan. Belum ada rapat,” ujar Jokowi setelah peresmian gedung baru di RSUP dr. Sardjito, Rabu (28/8).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah berencana untuk membatasi pembelian pertalite. Regulasi mengenai pembatasan ini akan dituangkan dalam peraturan menteri (Permen) ESDM.

Awalnya, aturan pembatasan pembelian pertalite dan BBM subsidi direncanakan akan tercantum dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Namun, pemerintah mungkin tidak akan melanjutkan revisi tersebut, dan Bahlil membuka kemungkinan bahwa Permen tentang pembatasan BBM subsidi akan mulai berlaku pada 1 Oktober 2024.

“Memang ada rencana begitu (berlaku 1 Oktober), karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar kan itu ada waktu sosialisasi. Nah, waktu sosialis ini yang sedang saya bahas,” jelas Bahlil di Kompleks DPR RI, Selasa (27/8).

Ia menambahkan bahwa BBM subsidi harus tepat sasaran dan mengingatkan agar kendaraan roda empat, terutama mobil mewah, tidak menggunakan pertalite.

“Kalau (mampu kayak) kita masih menerima BBM subsidi, apa kata dunia bos?” ujar Bahlil.

Meskipun demikian, Bahlil belum dapat mengungkapkan kriteria kendaraan yang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi BBM, dan pembahasan mengenai hal tersebut masih berlanjut.

Menurut Jokowi, wacana pembatasan ini terkait dengan masalah polusi udara di Jakarta dan juga bertujuan untuk efisiensi anggaran APBN.

“Ini berkaitan nanti ya, utamanya di Jakarta dengan polusi. Yang kedua kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk yang 2025,” tandas Jokowi.