Riset SSI: Komunikasi Publik Pemerintah Masih Terpusat pada Prabowo

Jakarta – Beban komunikasi publik pemerintahan saat ini masih bertumpu sepenuhnya pada sosok Presiden Prabowo Subianto.

Riset terbaru dari Sintesa Strategi Indonesia (SSI) mengungkapkan bahwa jajaran Kabinet Merah Putih belum mampu menjalankan peran sebagai penyangga citra pemerintah di ruang digital.

Data tersebut dihimpun selama periode 5 Juni hingga 2 Juli 2026 dengan memantau 231,47 juta konten dan 1 juta percakapan di media sosial.

Hasil analisis menunjukkan kurang dari 20 persen konten yang beredar secara langsung berkaitan dengan Wakil Presiden atau para menteri.

Mayoritas kabinet belum menjadi penyangga citra Presiden karena komunikasi pemerintahan masih sangat terpusat pada figur Prabowo Subianto.

Penelitian ini dilakukan melalui metode media monitoring yang mencakup platform X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, serta berbagai portal berita online.

Tim peneliti menggunakan teknologi keyword-based crawling yang kemudian melalui proses seleksi relevansi dan klasifikasi otomatis berbasis kecerdasan artifisial.

Isu-isu teknis di tingkat kementerian serta kontroversi yang berkembang di masyarakat cenderung bermuara langsung pada persepsi terhadap Presiden.

Komunikasi dari jajaran kabinet dinilai belum sepenuhnya terintegrasi untuk menjelaskan atau memperkuat kebijakan pemerintahan secara kolektif.

Hanya segelintir menteri yang dianggap memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan persepsi publik yang positif.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, tercatat sebagai penyumbang sentimen positif terbesar dengan angka 40,1 persen.

Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming tercatat sebagai penyumbang sentimen negatif terbesar dalam riset tersebut, yakni sebesar 27,1 persen.

Kepala Badan Komunikasi, M. Qodari, mencatatkan sentimen positif tertinggi pada kelompok menengah dengan capaian 73,3 persen.

Kontribusi dari institusi penegak hukum juga menunjukkan hasil yang bervariasi dalam upaya memperkuat citra pemerintah.

Polri memberikan kontribusi sentimen positif paling kuat dengan angka 72,3 persen.

Di sisi lain, Kejaksaan dengan 38,1 persen dan KPK dengan 26,3 persen masih didominasi oleh percakapan netral.

Kondisi ini membuat peran institusi penegak hukum belum sepenuhnya optimal dalam menguatkan citra positif Presiden di mata publik.

Meskipun demikian, persepsi publik secara umum terhadap Presiden Prabowo masih berada di zona positif.

Sentimen positif tercatat sebesar 41,5 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan sentimen negatif yang berada di angka 13,8 persen.

Namun, sebanyak 44,7 persen percakapan bersifat netral, sehingga sentimen positif belum mencapai angka mayoritas mutlak.

Dinamika sentimen di media sosial sempat mengalami fluktuasi yang cukup tajam selama periode penelitian berlangsung.

Pada fase awal, percakapan publik lebih banyak didominasi oleh sentimen netral hingga negatif.

Sentimen negatif dipicu oleh pembahasan RUU Polri di DPR, pembahasan RAPBN, serta berbagai isu ekonomi nasional yang sedang hangat.

Memasuki pertengahan periode, sentimen mulai stabil seiring dengan aktifnya pemerintah dalam mengomunikasikan perkembangan investasi nasional.

Puncaknya, sentimen positif mencapai titik tertinggi ketika Presiden Prabowo menghadiri kegiatan strategis di daerah.

Kehadiran Presiden pada Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo serta Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2026 menjadi momentum penguat citra.

Meski begitu, riset mencatat bahwa kritik terhadap gaya komunikasi dan pidato Presiden tetap konsisten muncul di ruang digital.