Diaspora Indonesia Sydney Berunjuk Rasa, Tolak Soeharto Jadi Pahlawan

Sydney – Diaspora Indonesia di Sydney menggelar unjuk rasa besar pada Rabu, 12 November 2025, memprotes keras penetapan mantan Presiden Soeharto dan mantan Panglima Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Sarwo Edhie Wibowo sebagai pahlawan nasional. Aksi ini bertepatan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Australia, yang saat itu bertemu Perdana Menteri Anthony Albanese di Kirribilli House, Sydney.

Koordinator aksi Indonesian Solidarity Sydney, Eko Waluyo, menyatakan diaspora mengutuk keputusan Presiden Prabowo tersebut. Mereka menyoroti keterlibatan Soeharto dalam pembunuhan massal pada peristiwa 1965 dan menegaskan bahwa kediktatoran militer Orde Baru bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia serta kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya di Timor Timur, Papua Barat, dan Aceh.

Para demonstran, yang sebagian besar merupakan mahasiswa, berkumpul di Town Hall 483 George ST, Sydney, pada pukul 17.00 waktu setempat. Lokasi unjuk rasa berjarak sekitar lima kilometer dari tempat pertemuan Prabowo dan Albanese. Protes serupa juga terjadi di Melbourne.

Aksi ini juga mengecam penyangkalan Menteri Kebudayaan Fadli Zon atas kasus pemerkosaan massal pada Mei 1998, yang telah dikonfirmasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Tim pencari fakta yang dibentuk mantan Presiden BJ Habibie pada 1998 bahkan menemukan bukti setidaknya 52 kasus kekerasan terhadap perempuan, sebagian besar keturunan Tionghoa, selama kerusuhan tersebut.

Menurut Eko Waluyo, penobatan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah persoalan serius. Ia menekankan bahwa penguasa Orde Baru itu memiliki rekam jejak sebagai penjahat HAM, pelaku kolusi, korupsi, dan nepotisme, termasuk penjahat lingkungan. Diskusi serius mengenai hal ini telah dilakukan diaspora di berbagai tempat, seperti masjid dan gereja, sebelum aksi unjuk rasa yang terinspirasi dari Aksi Kamisan ini.

Selain itu, diaspora mendesak Prabowo membebaskan aktivis yang ditahan setelah demonstrasi berujung rusuh pada akhir Agustus. Demonstrasi sebelumnya dipicu oleh kebijakan penghematan pemerintah, maraknya pengangguran, usulan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR, serta insiden pengendara ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob. Kepolisian Republik Indonesia sebelumnya menetapkan 959 orang sebagai tersangka, termasuk 295 anak di bawah umur.

Protes keras juga ditujukan pada proyek food estate di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Diaspora menilai proyek ini menyebabkan perusakan 2 juta hektar hutan yang diperkirakan akan menghasilkan sekitar 782,45 juta ton emisi CO2 tambahan. Mereka mendesak Prabowo mencabut proyek tersebut dan menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah dan budaya, karena program lumbung pangan tersebut dianggap melanggar HAM, menggusur masyarakat adat, dan melibatkan militer.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang belum merespons permintaan komentar. Namun, Yvonne Mewengkang pada 29 September 2025 sempat menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI di luar negeri terbuka menerima dan mencatat aspirasi diaspora, dengan komitmen untuk menyampaikannya kepada pemerintah pusat di Jakarta. Ia menambahkan, ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga komunikasi dua arah dan “memperkuat peran diaspora sebagai mitra strategis bangsa.”