Indonesia-China Bentuk WAICO, Dorong AI Global Inklusif

Shanghai – Indonesia dan China resmi memperkuat kerja sama di bidang kecerdasan buatan (AI) melalui pendirian Organisasi Kerja Sama Kecerdasan Artifisial Global (World Artificial Intelligence Cooperation Organization/WAICO).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan teknologi AI ke depan tidak didominasi negara-negara Barat, sekaligus memperkuat posisi tawar negara-negara Selatan Global di panggung digital internasional.

Kesepakatan tersebut ditegaskan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Shanghai, China, pada Sabtu (18/7/2026).

Kehadiran Airlangga di China dalam rangka World Artificial Intelligence Conference (WAIC) sekaligus menandai Indonesia sebagai salah satu negara anggota pendiri WAICO.

Wang Yi menyebut organisasi ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan teknologi di negara-negara berkembang. China, kata dia, berkomitmen mendorong perkembangan AI agar lebih inklusif, adil, dan dapat dinikmati luas tanpa intervensi pihak ketiga.

“Kerja sama China-Indonesia tidak ditujukan terhadap pihak ketiga dan tidak seharusnya terganggu oleh pihak ketiga. Kita perlu meningkatkan hak bersuara dan keterwakilan negara-negara berkembang serta bersama-sama menjaga kepentingan sah Selatan Global,” ujar Wang Yi.

Ia menilai perkembangan AI harus berorientasi pada kesejahteraan umat manusia, bukan menjadi instrumen hegemoni baru.

Sebagai sesama kekuatan ekonomi yang tumbuh, China dan Indonesia dinilai memiliki keunggulan saling melengkapi untuk memelopori sistem perdagangan teknologi multilateral yang stabil.

Menanggapi hal itu, Airlangga menegaskan komitmen Indonesia dalam tata kelola teknologi global.

Menurut dia, bergabungnya Indonesia sebagai pendiri WAICO merupakan langkah taktis agar negara berkembang tidak sekadar menjadi pasar konsumen, melainkan ikut menentukan arah kebijakan AI global.

“Organisasi ini akan membantu negara-negara Selatan Global berpartisipasi lebih mendalam dalam tata kelola AI global, mempertahankan multilateralisme, serta menjaga hak-hak sah negara berkembang,” kata Airlangga.