Dana FLPP Rp34,64 Triliun Mengalir ke Masyarakat Tahun 2025

Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp 34,64 triliun sepanjang tahun 2025. Dana ini digunakan untuk membiayai 278.868 unit rumah melalui 40 bank penyalur.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan realisasi penyaluran dana FLPP mencapai 79,68 persen dari target pemerintah sebanyak 350 ribu unit rumah.

“Walaupun tidak sampai ke titik 350 ribu unit, namun pencapaian tahun ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran dana FLPP sejak tahun 2010,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Selain rumah tapak, terdapat 3 unit rumah susun yang dibangun oleh 8.113 pengembang dari 22 asosiasi perumahan. Pembangunan hunian ini mencakup 13.249 proyek perumahan di 33 provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Data BP Tapera menunjukkan, mayoritas penerima dana FLPP pada 2025 adalah pekerja swasta dengan 205.311 unit rumah (73,63 persen). Diikuti wiraswasta sebanyak 39.218 unit rumah (14,06 persen), Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 20.814 unit rumah (7,46 persen), TNI/Polri sebanyak 5.409 unit rumah (1,94 persen), dan lainnya 8.083 unit rumah (2,90 persen) serta 33 unit lainnya dari segmen lainnya (0,01 persen).

Dibandingkan tahun 2024, penerima manfaat FLPP dari pekerja swasta meningkat 31,3 persen, wiraswasta naik 58,7 persen, PNS melonjak 145,7 persen, dan TNI/Polri meningkat 36,9 persen.

Bank BTN mendominasi penyaluran dana FLPP dengan 132.744 unit rumah (47,60 persen) dari total penyaluran. Kemudian diikuti oleh Bank Syariah Nasional (59.463 unit rumah/21,32 persen), BRI (32.206 unit rumah/11,54 persen), BNI (15.159 unit rumah/5,44 persen), Mandiri (11.122 unit rumah/3,98 persen), dan bank penyalur lainnya.

Dari sisi Asosiasi Pengembang Perumahan, Real Estate Indonesia (REI) menempati peringkat pertama dengan pembangunan 117.680 unit rumah (42,20 persen). Diikuti oleh Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) (82.514 unit/29,59 persen), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) (37.593 unit/13,48 persen), Asosiasi Pengembang Rumah Nasional (Aspernas) (9.522 unit/3,41 persen), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asppernas) (9.207 unit/3,30 persen), dan 17 asosiasi perumahan lainnya.

“Provinsi Jawa Barat masih menjadi provinsi tertinggi penerima manfaat FLPP di seluruh Indonesia dengan capaian 62.591 unit rumah (22,44 persen),” kata Heru Pudyo.

Provinsi lain yang menjadi penerima manfaat FLPP adalah Jawa Tengah (24.470 unit/8,77 persen), Sulawesi Selatan (23.255 unit/8,34 persen), Banten (18.966 unit/6,80 persen), dan Jawa Timur (18.361 unit/6,58 persen).

Kabupaten Bekasi menjadi wilayah dengan penerima manfaat FLPP tertinggi, yaitu 14.702 unit rumah (19 persen). Diikuti Kabupaten Bogor (10.195 unit rumah/13 persen), Kabupaten Tangerang (8.246 unit rumah/11 persen), Kabupaten Karawang (7.097 unit rumah/9 persen), Kota Kendari (6.895 unit rumah/9 persen), Kabupaten Maros (6.233 unit rumah/8 persen), Kota Palembang (6.198 unit rumah/8 persen), Kabupaten Deli Serdang (5.992 unit rumah/8 persen), Kabupaten Kubu Raya (5.246 unit rumah/7 persen) dan Kabupaten Gowa (5.242 unit rumah/7 persen).

Heru Pudyo menargetkan penyaluran dana FLPP pada 2026 sebanyak 350 ribu unit rumah dengan dana Rp 37,1 triliun. Komposisi anggaran terdiri dari anggaran DIPA sebesar Rp 25,1 triliun, pengembalian pokok sebesar Rp 10,4 triliun yang digulirkan kembali, serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp 1,6 triliun.

“Sesuai dengan Nota Keuangan tahun 2026, Pemerintah mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran FLPP sampai dengan 350 ribu unit rumah di tahun depan,” pungkasnya.