Purbaya Tolak Tawaran Utang IMF dan Bank Dunia untuk Indonesia

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terang-terangan menolak tawaran utang dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank). Penolakan ini disampaikan Purbaya usai kunjungan kerjanya ke Washington DC, Amerika Serikat, pekan lalu, dan kembali ditegaskan dalam media briefing di kantornya, Selasa (21/4).

Purbaya menegaskan bahwa Indonesia tidak membutuhkan utang dari lembaga internasional tersebut. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia masih sangat kuat dan mampu menopang seluruh kebutuhan domestik tanpa bantuan utang luar negeri.

“IMF dan World Bank menawarkan bahwa mereka sudah menyediakan uang. Ada yang bilang USD 20-30 miliar untuk negara yang membutuhkan. Saya bilang, terima kasih atas tawarannya. Tetapi sekarang kondisi APBN kita masih bagus dan saya belum butuh itu,” ujar Purbaya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Indonesia masih memiliki dana cadangan yang cukup besar, yakni mencapai USD 25-30 miliar. Jumlah ini, kata Purbaya, bahkan lebih besar dari dana yang disiapkan lembaga internasional tersebut untuk puluhan negara. “Mereka kan USD 25 miliar untuk seberapapuluh negara, kita punya USD 25 miliar sendiri. Jadi kondisi keuangan kita masih aman,” ungkapnya.

Selain tawaran utang, Purbaya menambahkan, dalam pertemuan di Washington DC, IMF dan World Bank turut membahas komitmen Indonesia untuk menjaga defisit APBN tidak lebih dari 3 persen. Terjadi perdebatan sengit mengenai strategi Indonesia dalam mengatasi kenaikan harga minyak di tengah dinamika geopolitik global.

“Itu debat seru, mempertanyakan apa kebijakan kita dan kita jelaskan seperti apa. Salah satunya yang ditanya adalah defisitnya di 3 persen, subsidinya naik, bagaimana cara menutupnya? Ya kita jelaskan,” tutur Purbaya.

Purbaya menjelaskan bahwa Indonesia melakukan penghematan atau efisiensi anggaran di berbagai sektor serta menggenjot pendapatan dari sumber daya mineral. Dengan langkah-langkah ini, seluruh pihak tidak perlu khawatir karena APBN dipastikan masih aman dan mampu menopang dampak dari kenaikan harga minyak.