Pengusaha Usulkan Tarif Resiprokal Alas Kaki Nol Persen

3 Januari 2026 20:18 . 2 menit

Jakarta – Asosiasi Persepatuan Indonesia (Asprisindo) mendukung upaya pemerintah menekan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) untuk produk alas kaki hingga di bawah 19 persen. Asprisindo berharap tarif bisa mencapai 0 persen atau jauh di bawah angka saat ini.

Direktur Eksekutif Asprisindo, Yoseph Billie Dosiwoda, menekankan pentingnya tarif yang lebih rendah dari negara pesaing seperti Vietnam, Kamboja, Pakistan, Bangladesh, India, dan Cina.

Yoseph memaparkan beberapa alasan mendesak untuk pengurangan tarif resiprokal. Pertama, Vietnam tidak menaikkan upah pekerja selama dua tahun. Kedua, biaya produksi di Indonesia tinggi, termasuk harga listrik dan gas, impor bahan baku, sertifikasi mesin, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Selain itu, Yoseph menyoroti potensi perluasan pasar di luar AS, seperti perjanjian dagang Indonesia-IEU CEPA yang memberikan bebas tarif impor, meskipun baru berlaku pada 2027.

Asprisindo berharap pemerintah melindungi industri alas kaki dalam negeri agar bisa bersaing di pasar global. Yoseph mencontohkan, saat tarif Trump 19 persen berlaku pada 7 Agustus 2025, ekspor alas kaki ke AS turun 23,14 persen pada Agustus-September 2025, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Penurunan ini mengancam produktivitas dan berpotensi menyebabkan PHK.

Karena itu, tarif resiprokal yang lebih rendah dinilai penting untuk menjaga produktivitas, serapan tenaga kerja, dan menghindari kemunduran industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menargetkan kesepakatan tarif dagang Indonesia-AS selesai pada awal 2026. Presiden Prabowo dan Presiden AS Donald Trump diharapkan dapat menandatangani dokumen Agreement on Reciprocal Tariff (ART) pada akhir Januari 2026.

Airlangga menyampaikan perkembangan ini setelah bertemu dengan Ambassador Jamieson Greer dari United States Trade Representative (USTR) di Washington, D.C., pada Senin, 3 Desember 2025 waktu Jakarta. “Saat ini pihak Amerika sedang mengatur waktu yang tepat untuk rencana pertemuan antara kedua pemimpin tersebut,” kata Airlangga.