Menakar Pernyataan Prabowo Mengenai Penggunaan Dolar di Pedesaan

Nganjuk – Presiden Prabowo Subianto menanggapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang telah menembus level Rp 17.500. Dalam peluncuran gerai Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), Presiden meminta masyarakat untuk tidak khawatir dengan kondisi ekonomi tersebut.

Prabowo menegaskan bahwa penguatan dolar AS seharusnya hanya menjadi kekhawatiran bagi mereka yang kerap bepergian ke luar negeri. Menurutnya, selama Menteri Keuangan mampu menjaga stabilitas, masyarakat di perdesaan tidak perlu merasa cemas karena transaksi di tingkat desa tidak menggunakan mata uang asing.

“Selama Purbaya (Menteri Keuangan) bisa senyum, tidak usah khawatir. Mau dolar berapa ribu pun, kan di desa-desa tidak pakai dolar,” ujar Presiden.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai pernyataan Presiden bertujuan untuk menenangkan psikologi publik agar tidak terjadi kepanikan. Meski begitu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak menyederhanakan masalah, sebab dampak pelemahan rupiah tetap akan dirasakan masyarakat desa secara tidak langsung.

Syafruddin menjelaskan, meskipun penduduk desa tidak bertransaksi menggunakan dolar, mereka tetap berada dalam sistem harga nasional yang sangat dipengaruhi oleh mata uang tersebut. Pelemahan rupiah memicu kenaikan biaya impor untuk sejumlah komoditas vital seperti minyak dan gas, pupuk, pakan ternak, pestisida, hingga alat pertanian.

Kenaikan biaya input produksi tersebut akan mengalir melalui rantai distribusi hingga ke rumah tangga di perdesaan. “Karena itu, desa tidak perlu membayar dengan dolar untuk merasakan dampak dolar,” tegasnya.

Selain harga input produksi, penguatan dolar juga berpotensi menekan harga BBM non-subsidi dan biaya transportasi hasil panen. Syafruddin menyoroti risiko tekanan ganda bagi petani dan peternak kecil, di mana biaya produksi meningkat pesat sementara harga jual hasil panen cenderung stagnan akibat kendali pasar atau tengkulak.

Ia menambahkan, keuntungan dari pelemahan rupiah biasanya hanya dinikmati oleh eksportir komoditas, namun keuntungan tersebut jarang menyentuh petani kecil. Oleh karena itu, Syafruddin menyarankan agar pemerintah mengubah narasi kebijakan dari sekadar menyatakan desa tidak menggunakan dolar menjadi upaya memastikan bahwa masyarakat perdesaan tidak menanggung dampak pelemahan rupiah sendirian.