Bahlil Menanggapi Kekosongan BBM, SPBU Swasta Jadi Sorotan
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons kekosongan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta. Bahlil menegaskan bahwa kebijakan impor BBM tidak bisa dilakukan sembarangan dan meminta para pengusaha di Indonesia untuk menaati aturan yang berlaku. Informasi mengenai kelangkaan stok BBM ini telah sampai kepadanya, termasuk permintaan kuota impor tambahan.
Dalam acara Himpunan Pengusaha Muda-Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Business Forum 2025 di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025, Bahlil mengingatkan bahwa BBM merupakan cabang produksi yang dikuasai negara, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. “Ini negara hukum, ada aturan, ini bukan negara tanpa tuan,” ujarnya.
Ia melanjutkan, “Kalau ada yang merasa berusaha di negara ini enggak ada aturannya, monggo cari negara lain.” Pernyataan ini mempertegas komitmen pemerintah dalam mengatur tata niaga energi.
Sebelumnya, Bahlil telah meminta pengelola SPBU swasta untuk berkolaborasi dengan PT Pertamina (Persero) guna memastikan ketersediaan stok BBM. Permintaan ini muncul menyusul kekosongan stok di SPBU swasta yang terjadi selama sebulan terakhir.
Bahlil juga membantah kabar bahwa pemerintah tidak memberikan pasokan BBM kepada swasta, menegaskan bahwa SPBU swasta telah diberikan kuota impor 110 persen tahun ini dibandingkan 2024.
“Kalau masih ada kekurangan, kami minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, 15 September 2025.
Bahlil mengklaim telah membentuk tim untuk menangani kekurangan stok di SPBU swasta, meskipun ia belum memberikan jawaban mengenai kemungkinan penambahan stok hingga akhir tahun.
Sementara itu, Kementerian ESDM sendiri sedang menyusun mekanisme pembelian BBM oleh pengelola SPBU swasta melalui Pertamina. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman menjelaskan bahwa langkah ini merupakan solusi atas kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta belakangan ini.
Melalui mekanisme yang sedang dikaji, kekosongan stok di SPBU swasta akan disuplai langsung dari BBM milik Pertamina. Laode mengakui bahwa skema ini masih dalam tahap pengkajian, terutama terkait perbedaan spesifikasi aditif yang digunakan oleh masing-masing badan usaha.
“Kami akan minta data dari seluruh badan usaha seperti kebutuhannya berapa, masukannya seperti apa. Lalu akan kami olah lagi. Untuk permintaan data ini kami beri tenggat satu minggu,” ujar Laode setelah pertemuan dengan perwakilan SPBU swasta di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, 10 September 2025.
