Dedi Mulyadi Dorong Kertajati Jadi Industri Pertahanan Nasional
Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar Bandara Kertajati di Majalengka dikembangkan menjadi kawasan industri pertahanan nasional. Gagasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Sustainable Aerospace Park Kertajati yang digelar di Gedung Sate, Bandung, pada Kamis, 20 November 2025.
Usulan tersebut disampaikan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy. “Gagasan kami adalah selain kawasan ekonomi khusus, Kertajati menjadi kawasan industri pertahanan dalam negeri,” kata Dedi Mulyadi dalam siaran pers yang diterima pada Jumat, 21 November 2025.
Dedi Mulyadi berharap industri pertahanan seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan perusahaan sejenis lainnya dapat dipusatkan di kawasan tersebut. Saat ini, Bandara Kertajati dimanfaatkan untuk layanan penerbangan sipil.
Ia menjelaskan, fasilitas yang dimiliki Bandara Kertajati sudah memenuhi standar operasional pesawat militer. Hal ini dianggap sangat mendukung potensi pengembangan kawasan industri pertahanan terpadu. Penetapan bandara tersebut sebagai kawasan industri pertahanan nasional diyakini akan membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi Jawa Barat.
“Kalau kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan industri pertahanan dalam negeri, investor akan makin cepat datang karena jaminan keamanan dan kenyamanannya lebih tinggi,” ujar Dedi Mulyadi.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa pemindahan fasilitas industri pertahanan menuju Kertajati akan membantu mengurangi beban ruang dan tingkat kepadatan infrastruktur di Kota Bandung. Sebagai contoh, PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad saat ini memiliki fasilitas di Bandung. “Untuk mengurangi beban di Bandung seperti Husein, kompleks militernya bisa pindah ke sana. PT Dirgantara Indonesia juga sudah terlalu penuh dan bisa pindah,” jelasnya.
Menurut Dedi Mulyadi, biaya pemindahan fasilitas industri pertahanan ke Kertajati dinilai tidak akan terlalu membebani APBN. Hal ini mengingat nilai ekonomi lahan di Bandung yang dapat diberdayakan untuk mendukung pembangunan di Kertajati. “PT Dirgantara Indonesia kalau dipindahin ke sana, saya pikir itu juga bisa, karena nilai ekonominya di Bandung sangat tinggi. Barang kali itu saja,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengembangan fasilitas maintenance, repair, and overhaul (MRO) serta rencana kawasan industri pertahanan di Kertajati.
“Saya mendapat informasi bahwa MRO tidak hanya untuk pesawat sipil, tetapi juga pesawat militer. Nanti rekan-rekan dari Kementerian Pertahanan akan membicarakan hal ini bersama,” kata Rachmat.
Rachmat menambahkan, Bappenas akan menyiapkan teknis perencanaannya. “Kami dari Bappenas tugasnya menyiapkan percepatan perencanaannya. Nanti yang memanfaatkan pertama-tama adalah Pemda Jabar,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, pengembangan kawasan industri pertahanan terpadu di Kertajati akan memiliki nilai strategis dan berpotensi menjadi satu-satunya kawasan serupa di Asia. “Kalau itu terjadi, barangkali satu-satunya kawasan di Asia yang bisa kita kembangkan di sini,” pungkasnya.
