DEN Minta PLN Audit Seluruh Teknologi PLTU Pasca Pemadaman Bergilir

Jakarta – Dewan Energi Nasional (DEN) secara resmi mendesak PT PLN (Persero) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah audit ini dinilai krusial sebagai upaya evaluasi mendalam pasca terjadinya pemadaman listrik bergilir yang sempat meresahkan masyarakat beberapa waktu lalu.

Anggota DEN, Satya Widya Yudha, menegaskan bahwa investigasi tidak boleh hanya terpaku pada isu pasokan batu bara semata.

Menurutnya, aspek teknis pada setiap unit PLTU harus diperiksa secara mendetail untuk mengungkap akar permasalahan yang sebenarnya.

“Audit teknologi masing-masing PLTU diperlukan untuk mengetahui secara pasti karakteristiknya. Alasan yang beredar sekarang di masyarakat tidak terlalu jelas apa yang terjadi. Kita tidak bisa hanya menyalahkan sisi batu baranya saja, namun juga teknisnya menjadi kesatuan untuk evaluasi ke depan,” ujar Satya dalam acara Energy Hub Talkshow 2026, Selasa (7/7).

Satya menyoroti bahwa spesifikasi batu bara memang berpengaruh besar terhadap performa mesin pembangkit.

Namun, ia menekankan adanya kemungkinan faktor teknis lain yang menyebabkan penurunan daya mampu pembangkit secara signifikan.

Sebagai contoh, ia menyoroti PLTU Jawa Unit 1-7 yang telah beroperasi selama empat dekade.

Pembangkit dengan usia pakai yang panjang tersebut dinilai sudah tidak mampu menghasilkan daya sesuai dengan kapasitas terpasangnya.

“Saya sampaikan juga ke Dirut PLN beberapa waktu lalu, coba dicek karena kalau daya mampunya turun itu berarti kan kita harus melakukan banyak hal,” imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa penurunan daya tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor usia mesin serta efektivitas proses pemeliharaan berkala yang dilakukan.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) dan Kementerian ESDM sempat mengaitkan pemadaman bergilir dengan kendala pasokan batu bara kalori sedang.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa gangguan teknis pada dua pembangkit milik Independent Power Producer (IPP) turut memperburuk kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

Pembangkit yang dimaksud adalah PLTU Cilacap Unit 1 dan Unit 4 yang sempat keluar dari sistem untuk menjalani perbaikan.

Darmawan memastikan bahwa salah satu unit pembangkit tersebut kini telah kembali sinkron dengan sistem kelistrikan Jawa.

“Salah satu pembangkit berhasil memecahkan dan sudah sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa. Pembangkit ini mulai memasok listrik untuk menambah spesifikasi sistem kelistrikan di Pulau Jawa,” kata Darmawan dalam keterangannya, Senin (22/6).

Untuk mengantisipasi kekurangan daya di masa depan, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menyetujui tambahan pasokan batu bara kalori 4.500 GAR sebanyak 16,8 juta ton hingga Desember 2026.

Tambahan ini berada di luar kuota Domestic Market Obligation (DMO) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara rinci, pasokan tambahan tersebut mencakup 1,8 juta ton pada bulan Juli dan 3 juta ton per bulan sejak Agustus hingga Desember 2026.

Penambahan ini diproyeksikan memberikan tambahan daya mampu sebesar 5 gigawatt (GW) dari kapasitas sebelumnya yang mencapai 35,9 GW.

PLN menyatakan bahwa sejak 21 Juni 2026, kebijakan pemadaman listrik bergilir telah dihentikan setelah pasokan energi primer kembali stabil.