Indef Ingatkan: MBG Jangan Bebani Fiskal Jangka Panjang
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar puluhan juta penerima manfaat harus dikelola dengan tata kelola yang baik agar berkelanjutan dan tidak menjadi beban keuangan negara tanpa manfaat yang jelas.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman, dalam diskusi daring, Kamis (8/1/2026).
Rizal menekankan pentingnya mempertahankan desain fiskal program MBG tanpa menambah utang atau menekan defisit, serta menghindari pembiayaan berbasis utang. Evaluasi harus berbasis kohort dan outcome, bukan sekadar penyerapan anggaran.
INDEF melakukan simulasi dengan model Overlapping Generation Indonesia (OG-IDN) terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Model ini merupakan model ekonomi makro dinamis yang disesuaikan dengan karakteristik Indonesia.
Simulasi mempertimbangkan struktur anggaran MBG dengan komposisi 82 persen untuk subfungsi pendidikan dan 18 persen untuk subfungsi kesehatan, serta pendanaan dari relokasi antarpos belanja.
MBG sebagai transfer nontunai kepada anak usia 0-18 tahun bertujuan menyiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia masa depan. Simulasi disesuaikan dengan perbaikan asupan gizi, penurunan stunting, dan peningkatan kapasitas kognitif.
Hasil simulasi menunjukkan MBG tidak berdampak signifikan pada PDB jangka pendek, tetapi berpotensi meningkatkan pertumbuhan potensial jangka panjang ketika kohort memasuki pasar kerja. Rizal mengingatkan risiko program ini sangat bergantung pada ketepatan sasaran, kualitas implementasi, dan integrasi lintas sektor.
Simulasi juga menunjukkan MBG tidak melemahkan pasar tenaga kerja dan terbukti menyerap tenaga kerja. Data Kementerian Keuangan per Desember 2025 mencatat program ini telah menyerap 741.985 pekerja melalui 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Manfaat MBG lebih terefleksikan melalui peningkatan kesejahteraan aktualisasi dan konsumsi, serta efisiensi produktivitas tenaga kerja.
Data terbaru Kementerian Keuangan menunjukkan penerima manfaat MBG mencapai 56,13 juta per 7 Januari 2026, masih di bawah target 82,9 juta penerima. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan anggaran yang sudah terserap sebesar Rp 51,5 triliun dari total Rp 71 triliun yang ditetapkan dalam APBN 2025.
Program ini telah menyerap 789.319 tenaga kerja dengan 19.343 unit SPPG yang telah berdiri. Tahun ini, penerima MBG akan diperluas dengan dukungan dana Badan Gizi Nasional sebesar Rp 268 triliun sesuai penetapan APBN 2026.
