Industri Mebel Bidik Pasar Global, Pemerintah Diharapkan Berperan Aktif

Solo – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan strategis agar industri mebel dan kerajinan nasional mampu bersaing di pasar global yang semakin ketat dan tidak seimbang. Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, menegaskan bahwa pihaknya tidak meminta perlakuan istimewa, melainkan kesempatan yang sama untuk bersaing.

Pernyataan tersebut disampaikan Sobur usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMKI di Hotel Alila Solo, Kamis, 4 Desember 2025. Menurutnya, sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi kreatif Indonesia. Industri mebel dan kerajinan menyerap lebih dari 2,1 juta tenaga kerja dan menjadi penopang utama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah. Tanpa dukungan kebijakan yang kuat, Indonesia berisiko tertinggal dari negara pesaing.

Sobur menyoroti salah satu tantangan besar yang dihadapi industri, yaitu penerapan regulasi hijau Uni Eropa, EU Deforestation Regulation (EUDR). Ia menilai aturan tersebut merupakan keniscayaan, namun menolak jika beban pemenuhannya diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi UMKM. Menurutnya, UMKM tidak boleh menjadi korban transisi hijau dan pemerintah harus hadir sebagai fasilitator, bukan penonton.

Untuk itu, HIMKI meminta pemerintah segera menghadirkan beberapa dukungan strategis. Dukungan tersebut berupa layanan traceability dan dokumentasi tunggal setara standar FSC, pembiayaan sertifikasi dan pendampingan khusus UMKM, serta harmonisasi regulasi kehutanan dan legalitas kayu agar tidak menambah lapisan birokrasi.

Persaingan global juga dinilai semakin tidak seimbang. Sobur menyebut Tiongkok mengalami kelebihan produksi yang memicu perang harga, sementara Vietnam unggul karena aktif menandatangani perjanjian dagang dengan berbagai negara. Jika Indonesia tidak bergerak cepat, pembeli global akan meninggalkan Indonesia bukan karena produk tidak bagus, melainkan karena tidak kompetitif.

Oleh karena itu, Sobur menegaskan perlunya kebijakan yang mampu memperkuat posisi Indonesia. Antara lain tarif ekspor preferensial ke pasar utama dan penegakan aturan antidumping untuk mencegah impor yang bersifat unfair trade.

Meski demikian, Sobur optimistis Indonesia memiliki modal budaya yang besar untuk menembus pasar global. Ia menekankan bahwa kreativitas dan kerajinan Indonesia adalah identitas yang sulit ditandingi negara lain. “Desain dan craft adalah DNA bangsa ini. Kita punya cerita, identitas, dan jiwa yang diakui dunia,” tuturnya.

HIMKI mendorong beberapa langkah strategis, yakni membangun Center of Design Excellence untuk memperkuat produk ekspor kreatif, mengembangkan branding “Made in Indonesia” secara global, dan meningkatkan kolaborasi antara desainer dan industri di tiap daerah.

Sobur juga menyoroti pentingnya ekosistem logistik dalam mempercepat daya saing. Ia menilai Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati harus dioptimalkan sebagai pintu ekspor strategis yang mampu menekan biaya logistik nasional. “Jawa Barat adalah sentra produksi. Logistiknya harus menjadi keunggulan, bukan hambatan,” ucapnya.

HIMKI pun mengusulkan penambahan layanan ekspor–impor di Patimban, penguatan konektivitas multimoda yang saling terkoneksi, serta insentif bagi eksportir yang memanfaatkan hub logistik nasional.

Rapat kerja nasional HIMKI mengeluarkan tiga rekomendasi strategis untuk pemerintah. Pertama, kebijakan pro-industri dan pro-ekspor yang berlapis dan terukur. Kedua, peningkatan daya saing melalui teknologi, talenta, dan desain. Ketiga, ekspansi pasar global disertai konsolidasi distribusi nasional.

Dengan dukungan tersebut, HIMKI optimistis target ekspor US$6 miliar pada 2030 dan US$10 miliar pada 2045 dapat tercapai. Sobur pun menegaskan kembali komitmen HIMKI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat industri nasional.

Sobur menekankan bahwa industri mebel dan kerajinan bukan hanya soal ekspor, tetapi juga kedaulatan industri, penciptaan lapangan kerja, dan masa depan ekonomi kreatif Indonesia.