Kemenkeu Buka Blokir Anggaran Rp206,4 Triliun Usai Efisiensi

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka kembali blokir anggaran senilai Rp206,4 triliun dari total efisiensi Rp306,7 triliun pada awal 2025. Dana tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan belanja pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pembukaan blokir anggaran ini dilakukan agar operasional dasar dan belanja bantuan sosial tetap berjalan.

“Yang dibuka kembali adalah sekitar Rp206,4 triliun dari Rp306,7 triliun tersebut supaya operasional dasar bisa tetap berlangsung, supaya belanja bantuan sosial bisa tetap berjalan,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Meskipun demikian, Kemenkeu tetap menyalurkan anggaran belanja tambahan (ABT) karena kebutuhan belanja pemerintah meningkat. Realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp2.602,3 triliun, masih di bawah target APBN sebesar Rp2.701,4 triliun.

Suahasil menyebut efisiensi yang dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 mencapai Rp100 triliun.

“Jadi kami berbelanja Rp100 triliun lebih rendah karena kami memiliki efisiensi anggaran di awal tahun. Namun kami juga melakukan secara fleksibel pergeseran anggaran untuk tetap bisa memenuhi seluruh program-program prioritas pemerintah,” jelasnya.

Belanja kementerian/lembaga (K/L) menjadi yang terbesar dalam postur belanja negara. Realisasi belanja K/L hingga 31 Desember 2025 mencapai 129,3% dari APBN, yaitu Rp1.500,4 triliun dari yang ditetapkan sebesar Rp1.160,1 triliun. Sementara itu, belanja non K/L mencapai Rp1.102 triliun atau 71,5% dari UU APBN.

Suahasil mengungkapkan, terjadi peningkatan signifikan pada belanja K/L di akhir tahun. Jika dibandingkan dengan realisasi hingga akhir November 2025 yang baru mencapai Rp1.110,7 triliun, terdapat peningkatan sekitar Rp389 triliun lebih.

“Peningkatan ini adalah karena belanja tambahan maupun pergeseran anggaran. Jadi dua, ada yang sifatnya pergeseran anggaran menyesuaikan prioritas, termasuk belanja non K/L menjadi K/L, kalau belanja non K/L bergeser menjadi belanja K/L karena biasanya ada cadangan-cadangan. Seperti bencana itu cadangan, kalau terjadi bencana dia berpindah menjadi belanja kementerian/lembaga,” tuturnya.

Dinamika belanja pemerintah tahun lalu dipengaruhi berbagai faktor, termasuk efisiensi belanja berdasarkan Inpres No.1/2025, pengalihan PNBP asal dividen BUMN ke Danantara, dan penerapan tarif impor Amerika Serikat (AS).

Pemerintah juga menggelontorkan stimulus ekonomi di setiap kuartal, dengan nilai masing-masing Rp33 triliun (kuartal I), Rp24,4 triliun (kuartal II), Rp15,6 triliun (kuartal III), dan Rp37,4 triliun (kuartal IV). Bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir tahun juga menyebabkan penambahan belanja K/L terkait.

Belanja negara kumulatif hingga akhir tahun mencapai Rp3.451,4 triliun dan diyakini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025.

“Kami pahami bahwa nanti efek belanja ini nanti akan memiliki efek ke pertumbuhan ekonomi Q4,” pungkas Suahasil.