Kemenkeu Optimistis: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen, Ungkap Alasan

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap optimistis target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen (year on year/yoy) pada tahun 2025 akan tercapai. Optimisme ini muncul di tengah bayang-bayang tantangan global dan domestik, didukung serangkaian kebijakan strategis dan instrumen yang disiapkan untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Direktorat Jenderal Strategi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu, Andriansyah, menjelaskan, pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan kunci sejak kuartal III-2025. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi menjelang akhir tahun, termasuk pengelolaan likuiditas perbankan melalui penempatan dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), program stimulus ekonomi “8+4+5”, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat.

“Kami tetap optimis bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun ini, yang dipatok di angka 5,2 persen dapat tercapai. Pencapaian ini sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan yang telah kami terapkan, serta kebijakan yang akan kami implementasikan hingga akhir tahun dan beberapa bulan ke depan,” kata Andriansyah di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Salah satu kebijakan utama untuk memperkuat likuiditas perbankan adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank Himbara pada awal September lalu. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi permasalahan likuiditas di pasar, memungkinkan bank-bank di Indonesia memiliki kapasitas yang lebih besar.

Pemerintah juga baru-baru ini menambah alokasi dana tersebut sebesar Rp76 triliun. Tambahan dana ini disalurkan ke tiga bank Himbara dan satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Langkah ini diharapkan mendorong sektor perbankan lebih aktif menyalurkan kredit ke sektor riil, mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dengan likuiditas yang memadai, perbankan diharapkan memperluas pembiayaan usaha produktif, memperkuat konsumsi, serta mendorong investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Kami juga terus menjaga keseimbangan antara kebijakan di sisi pasokan (supply) dan permintaan (demand). Misalnya, dari sisi pasokan, kami menambah likuiditas dengan cara yang telah dilakukan dari Rp200 triliun sebelumnya, kemudian menambah Rp76 triliun,” ujar Andriansyah.

Andriansyah menambahkan, pemerintah juga memandang penting instrumen kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan sentral sebagai katalis pendorong perekonomian.

“Kita juga melihat bahwa fungsi APBN sebagai instrumen belanja negara sangat penting. Tidak semua belanja negara akan terhitung langsung dalam PDB, baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi. Namun, yang tak kalah penting, APBN bisa berfungsi sebagai katalis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Meski demikian, pemerintah menyadari pentingnya peran swasta dalam perekonomian. Oleh karena itu, sektor swasta menjadi fokus utama kebijakan ekonomi dengan tujuan memperkuat perekonomian domestik. Salah satu upaya yang terus dijalankan adalah deregulasi untuk mempermudah iklim usaha dan investasi di Indonesia.

“Yang tidak kalah penting, kami juga terus melakukan deregulasi. Saat ini, kami memiliki Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah yang terdiri dari tiga Pokja. Pertama, Pokja percepatan anggaran, kedua, Pokja untuk mengatasi bottlenecking, dan ketiga, Pokja yang fokus pada regulasi dan penegakan hukum. Khususnya untuk Pokja kedua, yang menangani bottlenecking, kami berusaha untuk menyelesaikan hambatan dari sisi pasokan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Kemenkeu berupaya mengelola anggaran negara secara lebih efektif. Tujuannya adalah memastikan setiap pengeluaran anggaran memberikan dampak maksimal bagi perekonomian, salah satunya melalui program-program strategis pemerintah seperti program MBG (Makan Bergizi Gratis), yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan dampak alokasi anggaran.