Pemerintah Perlu Atasi Masalah Fiskal untuk Jaga Defisit APBN

Jakarta – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 tercatat sebesar Rp 164,4 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang mencapai Rp 240,1 triliun.

Meski demikian, Ekonom Vid Adrison memperingatkan bahwa kondisi fiskal nasional masih rawan. Ia menilai defisit berpotensi melampaui batas aman 3 persen dari PDB jika pemerintah tetap menyangkal tantangan ekonomi yang tengah dihadapi.

Menurut Vid, respons pemerintah menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ia menekankan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah nyata untuk memulihkan kepercayaan investor.

“Kalau orang percaya dengan perekonomian, maka mereka tidak akan khawatir untuk menyimpan asetnya dalam mata uang tersebut,” ujar Vid saat ditemui usai diskusi Aliansi Ekonom Indonesia di Jakarta, Sabtu (23/5).

Vid menambahkan, kepercayaan investor sangat bergantung pada catatan kinerja pemerintah. Kinerja yang solid akan membangun ekspektasi positif terhadap masa depan ekonomi domestik.

Di sisi lain, konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai turut mengancam kesehatan APBN. Ketegangan tersebut berpotensi memicu lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) dunia, yang akhirnya akan meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN.

Jika harga energi dinaikkan untuk menekan subsidi, pemerintah berisiko menggerus daya beli masyarakat. Sebaliknya, jika tetap disubsidi, ruang fiskal akan semakin sempit.

“Artinya, di sisi lain pemerintah harus memotong anggaran lainnya, sehingga punya kemampuan untuk membantu masyarakat yang terdampak negatif,” jelasnya.

Salah satu opsi yang disoroti adalah realokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah menyampaikan rencana penyesuaian pagu anggaran MBG menjadi Rp 268 triliun dari rencana awal Rp 335 triliun.

Angka tersebut kini disesuaikan dengan pagu anggaran yang sejak awal dirancang oleh Badan Gizi Nasional untuk tahun 2026. Vid menilai, efisiensi anggaran ini dapat difokuskan pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Uangnya lebih sedikit dikeluarkan, janji terpenuhi, anggaran untuk melayani publik tetap tersedia,” pungkasnya.