Pemerintah Siapkan Aturan Baru Impor Minyak dari Rusia

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempersiapkan regulasi untuk mengatur rencana impor minyak mentah sebanyak 150 juta barel dari Rusia. Dua opsi mekanisme impor sedang dikaji, yakni melalui badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan Layanan Umum (BLU).

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, kedua opsi tersebut menjadi fokus utama dalam penyusunan payung regulasi. “Sekarang tinggal instrumen bagaimana mengimpornya. Apakah langsung badan usaha atau ada BLU. Ini dua opsi yang kami sedang siapkan payung regulasinya,” ujar Yuliot, dikutip pada Jumat, 24 April 2026.

Yuliot memaparkan, jika opsi impor langsung melalui BUMN dipilih, ada beberapa konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah BUMN telah memiliki kontrak pengadaan minyak dengan pihak lain.

Selain itu, skema pembiayaan dan proses pengadaan juga menjadi tantangan. “Kalau di BUMN kan harus melalui tender terlebih dahulu. Kalau ini kan skemanya adalah G-to-G (antarpemerintah),” tambahnya.

Oleh karena itu, opsi melalui BLU menjadi pertimbangan lain yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, termasuk dalam aspek pembiayaan. Pembahasan mengenai mekanisme BLU ini masih berlangsung antar kementerian/lembaga serta dengan badan usaha.

“Ini juga lagi kami bahas antara kementerian/lembaga. Itu juga dengan badan usaha, termasuk bagaimana pada saat impor, jalur mana yang akan digunakan,” tutur Yuliot.

Sebelumnya, komitmen impor minyak mentah 150 juta barel dari Rusia dengan harga khusus telah didapatkan Indonesia. Kesepakatan ini merupakan hasil dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.

Informasi tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo. Rusia kini menjadi salah satu alternatif pemasok minyak bagi Indonesia di tengah krisis energi global yang dipicu oleh konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.