Sektor Publik Kejar AI, Namun Infrastruktur Masih Tertinggal

Jakarta – Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di sektor publik, mulai dari instansi pemerintah pusat, daerah, hingga lembaga pendidikan, kian masif untuk mendukung operasional layanan masyarakat hingga deteksi kecurangan atau fraud.

Namun, adopsi teknologi ini masih dibayangi tantangan besar, terutama kesiapan infrastruktur, kapabilitas tenaga kerja, dan tata kelola digital.

Kondisi tersebut mendorong para pemimpin teknologi informasi (TI) di sektor publik untuk segera memodernisasi infrastruktur hibrida agar mampu menopang beban kerja AI yang semakin kompleks.

Untuk memenuhi mandat ganda, yakni meningkatkan kinerja instansi sekaligus melindungi data publik, banyak lembaga kini beralih ke teknologi kontainerisasi aplikasi. Langkah ini ditempuh guna meningkatkan kecepatan, skalabilitas, dan keamanan sistem.

Meski begitu, sekat-sekat operasional atau silos di internal organisasi memicu maraknya shadow AI, yakni penggunaan teknologi AI yang tidak terverifikasi.

Laporan Nutanix Enterprise Cloud Index (ECI) edisi public sector ke-8 mencatat, 91 persen pemimpin TI sepakat shadow AI berisiko tinggi merusak misi instansi dan mengancam keamanan data masyarakat.

Chief Technology Officer dan Vice President of Solution Engineering APJ Nutanix, Daryush Ashjari, mengatakan di kawasan Asia-Pasifik dan Jepang (APJ), fokus pembahasan kini bergeser dari sekadar ambisi adopsi menuju kesiapan operasional.

“Semakin meluasnya shadow AI telah menjadi tantangan utama dalam tata kelola sektor publik. Organisasi yang berhasil melangkah maju adalah mereka yang tidak lagi mengejar setiap kemampuan baru AI secara terpisah, melainkan berfokus menguatkan fondasi infrastrukturnya,” ujar Daryush dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2026).

Dengan memprioritaskan arsitektur berbasis kontainer yang aman, para pemimpin dinilai dapat menetapkan pagar pengaman untuk memanfaatkan AI dengan percaya diri sekaligus menjaga kepercayaan publik.