TNI Bantu Biaya Bencana Sumatera, DPR Kritik Purbaya dan BNPB

JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyoroti penggunaan anggaran swadaya oleh TNI dalam penanganan bencana di Sumatera. Padahal, APBN 2025 memiliki ruang fiskal yang cukup untuk kondisi darurat.

Said mengungkapkan, terdapat alokasi dana siap pakai (on call) sekitar Rp500 miliar dalam APBN 2025 yang bisa digunakan untuk penanganan bencana.

Ia meminta Kementerian Keuangan dan BNPB mempercepat pencairan anggaran secara pruden, agar TNI tidak menanggung beban operasional sendiri.

“Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai lead sector penanganan bencana di Sumatera bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu,” ujar Said, Rabu (31/12/2025).

Said menilai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dapat memberikan respons fiskal cepat, asalkan BNPB gesit mengoordinasikan kebutuhan riil di lapangan, termasuk kebutuhan TNI AD dalam mobilisasi dan pembangunan jembatan bailey.

Jembatan bailey merupakan jembatan darurat milik Zeni Tempur TNI AD yang krusial untuk membuka akses di kawasan terisolasi. Menurut Said, anggaran mobilisasi alat ini tidak terlalu besar dan bisa dieksekusi cepat jika koordinasi lintas sektor berjalan optimal.

“Jangan sampai penanganan bencana berlarut-larut karena lemahnya pola koordinasi antar sektor. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat, jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit,” tegasnya.

Menjelang tutup buku anggaran 2025, Said mengingatkan pemerintah mengenai opsi pembiayaan lain, yaitu alokasi anggaran di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dapat digunakan melalui Peraturan Presiden (Perpres).

“Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera ada alokasinya. Yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat dan pengorganisasian yang baik di lapangan,” pungkas Said.

Sebelumnya, Purbaya menyatakan kesiapannya mencairkan anggaran penggantian biaya operasional TNI, termasuk pembangunan jembatan bailey, asalkan BNPB segera mengajukan permohonan resmi.

Purbaya mengungkapkan, sisa Dana Siap Pakai (DSP) untuk tahun anggaran 2025 masih Rp1,51 triliun. Ia meminta BNPB bergerak cepat memanfaatkan sisa waktu satu hari sebelum tutup buku tahun ini agar anggaran tersebut tidak hangus atau menjadi pengurang di tahun depan.

“Kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat. Jangan sampai tahun depan, karena anggarannya beda lagi,” ujarnya dalam rapat koordinasi penanganan bencana dengan pimpinan DPR di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menekankan, mekanisme pencairan anggaran penanggulangan bencana menerapkan sistem satu pintu melalui BNPB untuk memudahkan verifikasi dan menghindari tumpang tindih.