

Jakarta – Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan utang dalam APBN 2025 mencapai Rp 736,3 triliun atau 94,9% dari target Rp 775,9 triliun. Pembiayaan ini dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan, penarikan utang ini merupakan bagian dari pembiayaan anggaran untuk menutup defisit, pembiayaan investasi, dan mendukung pengelolaan kas negara.
Total pembiayaan anggaran mencapai Rp 744 triliun, terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp 736,3 triliun dan pembiayaan non-utang sebesar Rp 7,7 triliun.
Djiwandono juga menyoroti tingginya minat investor terhadap SBN, yang berdampak pada penurunan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah.
“Selama tahun lalu *bid to cover ratio* kita cukup sehat. Rata-ratanya 3,2 kali untuk SUN dan di pasar SBSN rata-ratanya 3,4 kali,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (8/1/2025).
Penurunan imbal hasil ini didukung oleh pasar keuangan domestik yang solid dan kinerja perekonomian yang baik. Jarak antara imbal hasil SBN valas dengan US Treasury tenor 10 tahun juga semakin menyempit.
Jumlah investor retail SBN juga terus bertambah. Sejak awal penerbitan pada 2016 hingga akhir 2025, jumlah investor SBN retail mencapai 1.018.925.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto memastikan utang pemerintah masih dalam level aman dengan risiko dan portofolio yang terkelola dengan baik. Realisasi posisi utang pemerintah Desember 2025 akan dipublikasikan di awal Februari setelah data pertumbuhan ekonomi kuartal keempat dirilis.