Pakar IPB Ungkap Asal Mikroplastik Hujan Jakarta, Bahas Dampak Kesehatan

Jakarta – Air hujan di Jakarta kini terdeteksi mengandung mikroplastik, menjadi isu lingkungan baru yang memerlukan perhatian serius. Kandungan mikroplastik ini pertama kali diungkapkan oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Muhammad Reza Cordova, pada Jumat, 17 Oktober 2025.

Profesor Etty Riani, Guru Besar IPB University dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, menjelaskan bahwa mikroplastik, terutama nanoplastik yang berukuran sangat kecil, mudah terangkat ke atmosfer karena massanya yang ringan.

“Partikel ini bisa berasal dari berbagai sumber di darat seperti gesekan ban mobil, pelapukan sampah plastik yang kering dan terbawa angin, hingga serat pakaian berbahan sintetis,” ungkapnya, dikutip dari situs resmi IPB, Selasa, 21 Oktober 2025.

Mikroplastik yang melayang di atmosfer kemudian menyatu dengan tetesan air hujan. Meskipun air hujan tampak bersih, partikel mikroplastik ini tidak terlihat karena ukurannya yang sangat kecil.

Menurut Prof. Etty, tingginya penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari turut berkontribusi besar pada masalah lingkungan ini. “Dari bangun tidur hingga tidur lagi, manusia tidak lepas dari plastik. Akhirnya, plastik akan terurai menjadi mikroplastik dan nanoplastik,” ujarnya.

Dihubungi melalui pesan singkat, Prof. Etty membeberkan dampak jangka pendek dari udara yang tercemar mikroplastik. Apabila terus-menerus terjadi, kondisi ini dapat memicu iritasi pada saluran napas, yang berpotensi menimbulkan batuk, infeksi, hingga radang.

Selain itu, plastik memiliki komposisi bahan aditif berbahaya yang bisa memicu gangguan hormonal dan meningkatkan risiko kanker dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).

Prof. Etty menegaskan bahwa pemerintah Indonesia perlu membuat kebijakan dengan penegakan hukum yang lebih tegas dan mengikat tanpa pandang bulu untuk mengatasi masalah sampah plastik yang tak kunjung tuntas.

“Termasuk toko-toko yang malah memanfaatkan momen tersebut untuk meraih keuntungan lebih besar, harus ditindak sangat tegas,” kata Prof. Etty. Ia mencontohkan sebuah pasar swalayan di Bogor, Jawa Barat, yang menurutnya bukan berupaya meminimalkan penggunaan plastik, tetapi mencari keuntungan dengan menawarkan kardus berbayar lebih mahal dari plastik.

Prof. Etty menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan mendiamkan praktik semacam itu. Seharusnya, kata dia, swalayan tersebut ditindak tegas jika semangatnya bukan untuk meminimalkan penggunaan plastik.

Selain itu, warga yang membuang plastik semestinya ditindak tegas dengan sanksi sosial. Pemerintah juga harus melakukan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat secara terus-menerus melalui berbagai cara dan media, bukan hanya keproyekan yang selesai setelah proyeknya berakhir.

Edukasi tentang bahaya sampah plastik ini sangat penting untuk dilakukan di kampung-kampung dan kepada masyarakat yang tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi agar mereka sadar akan risiko dari plastik.

Ketiga, pemerintah, menurut Prof. Etty, harus memaksa produsen, terutama yang membuat produk dalam saset, sedotan air minum, dan sejenisnya, untuk menanggung biaya pengelolaan limbah yang dihasilkan. “Dan memaksa agar membuat dari bahan yang bisa didaur ulang,” lanjut Prof. Etty.

Terakhir, Prof. Etty menyebut sangat baik apabila pemerintah dapat memberi insentif pada usaha-usaha yang melakukan daur ulang serta mendorong penelitian-penelitian untuk inovasi daur ulang.