Indonesia dan Dunia Bereaksi atas Penangkapan Presiden Venezuela oleh Trump

Padang – Serangan Amerika Serikat (AS) ke Venezuela berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, pada Sabtu (3/1/2026).

Keduanya ditangkap di rumah militer Fort Tiuna.

Selanjutnya, mereka dibawa dengan kapal perang AS menuju wilayah utara New York.

Tujuannya untuk menghadapi tuntutan hukum atas dakwaan Departemen Kehakiman.

Maduro dituduh terlibat dalam tindak terorisme narkoba.

Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan penangkapan ini melalui platform Truth Social.

Dalam konferensi pers, Trump memuji pasukan AS dan kebijakan luar negeri pemerintahannya.

“Tidak ada negara di dunia yang dapat mencapai apa yang telah dicapai Amerika kemarin atau, terus terang, dalam waktu singkat,” katanya, seperti dilansir dari CBC.

Trump menambahkan bahwa AS akan memimpin Venezuela sampai transisi yang tepat terjadi.

Meski belum ada tanda-tanda langsung, Trump mengklaim AS siap menjalankan negara tersebut.

Belum jelas bagaimana Trump berencana memimpin dan mengelola Venezuela.

Bagaimana sikap pemimpin dunia terkait penangkapan presiden Venezuela?

Sejumlah pemimpin dunia menanggapi penangkapan presiden Venezuela oleh AS.

Beberapa menanggapi secara diplomatis, akan memantau situasi dan mendesak AS menghormati supremasi hukum.

Namun, ada pula pemimpin yang mengecam keras tindakan AS dan menyebutnya tidak bisa diterima.

Para pejabat di berbagai negara Amerika Latin dengan cepat merespons tindakan Trump.

Beberapa menyatakan dukungan, terutama negara-negara sayap kanan.

Negara dengan pemerintahan sayap kiri mengecam keras.

Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, mengecam keras tindakan Trump melalui akun X pribadinya.

“Pemboman di wilayah Venezuela dan penangkapan presidennya telah melampaui batas yang tidak dapat diterima,” tulisnya, dikutip dari CBC.

“Tindakan-tindakan ini merupakan penghinaan serius terhadap kedaulatan Venezuela dan presiden yang sangat berbahaya bagi seluruh komunitas internasional,” imbuh presiden Brasil.

Luiz Inacio juga menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.

Sikap yang sama disampaikan oleh pemerintahan Meksiko, Chili, Kuba, dan Uruguay.

Mereka dengan tegas tidak mendukung intervensi militer asing.

Sementara itu, negara-negara pendukung Trump, seperti Argentina, Peru, dan Ekuador memberikan respons berbeda.

Presiden Argentina, Javier Milei, sekutu sayap kanan Trump, menyuarakan dukungannya.

“LA LIBERTAD AVANZA. V IVA LA LIBERTAD CARAJO,” tulisnya di X, yang berarti kebebasan bergerak maju. Hidup kebebasan!

Dukungan serupa disampaikan Presiden Panama, Jose Raul Mulino, melalui akun X.

“Mengingat peristiwa yang terjadi pagi ini di Venezuela, pemerintah saya menegaskan kembali posisi kami yang mendukung pengadilan demokratis dan mendukung penerimaan keinginan sah rakyat Venezuela, sebagaimana diungkapkan secara tegas dalam pemilihan umum, di mana Edmundo Gonzalez terpilih,” tulisnya.

Kementerian Luar Negeri China menyatakan sangat terkejut dan mengutuk keras serangan AS dan penangkapan presidennya.

“China dengan tegas menentang perilaku hegemonik AS tersebut, yang secara serius melanggar hukum internasional, melanggar kedaulatan Venezuela, dan mengancam perdamaian dan keamanan di Amerika Latin dan Karibia,” tulis kementerian tersebut, dikutip dari Al Jazeera.

China juga mendesak AS untuk mematuhi hukum internasional dan Piagam PBB serta berhenti melanggar kedaulatan dan keamanan negara lain.

Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menulis di platform X, “Yang penting adalah ketika seseorang menyadari bahwa musuh ingin memaksakan sesuatu pada pemerintah atau negaranya dengan klaim palsu, mereka harus berdiri teguh melawan musuh tersebut.”

“Kita tidak akan menyerah kepada mereka. Dengan mengandalkan Tuhan dan percaya pada dukungan rakyat, kita akan membuat musuh bertekuk lutut,” tambahnya.

Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk keras serangan militer AS terhadap Venezuela.

Iran menyebut tindakan AS sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan nasional dan integritas wilayah negara tersebut.

Senada dengan China dan Iran, Rusia juga dengan tegas mengutuk tindakan agresi bersenjata terhadap Venezuela.

Kementerian Luar Negeri Rusia mendorong pencegahan eskalasi lebih lanjut dan fokus terhadap pencarian jalan keluar melalui dialog.

Venezuela harus dijamin haknya untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan militer yang merusak dari luar.”

“Kami menegaskan kembali solidaritas kami dengan rakyat Venezuela dan dukungan kami terhadap kebijakan kepemimpinan mereka dalam membela kepentingan nasional dan kedaulatan negara,” imbuhnya.

Kementerian Luar Negeri Rusia juga menyampaikan keprihatinannya atas penangkapan Presiden Venezuela dan ibu negara.

Rusia menyebut, penangkapan tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan negara merdeka yang tidak bisa diterima.

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengatakan negaranya tidak terlibat dalam serangan AS ke Venezuela.

Dia akan berbicara dengan Trump untuk mengetahui fakta lengkap tentang apa yang terjadi.

“Saya ingin memastikan fakta-faktanya terlebih dahulu. Saya ingin berbicara dengan Presiden Trump. Saya ingin berbicara dengan sekutu. Saya dapat menegaskan dengan jelas bahwa kami tidak terlibat,” ucap Starmer.

Dia juga mengatakan bahwa selama ini Inggris terus menjunjung tinggi hukum internasional.

Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Kaja Kallas, mengatakan bahwa pihaknya telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dan duta besar Uni Eropa di Caracas mengenai perkembangan terbaru di Venezuela.

“Uni Eropa telah berulang kali menyatakan bahwa Maduro tidak memiliki legitimasi dan telah membela transisi damai. Dalam keadaan apa pun, prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam PBB harus dihormati. Kami menyerukan pengekangan. Keselamatan warga negara Uni Eropa di negara tersebut adalah prioritas utama kami,” tulisnya dalam X.

Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan bahwa mereka “memantau situasi di Venezuela dengan sangat cermat dan mengikuti laporan terbaru dengan penuh keprihatinan,” dalam sebuah pernyataan kepada kantor berita AFP.

“Kementerian Luar Negeri menjalin kontak erat dengan kedutaan di Caracas,” kata Berlin, seraya menambahkan bahwa tim krisis pemerintah sedang mengadakan pertemuan dan “berkoordinasi erat dengan para mitra kami.”

Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, mengatakan akan memantau dengan cermat situasi di Venezuela dan mengumpulkan informasi tentang warga negaranya yang berada di negara tersebut.

Meloni menambahkan bahwa ia terus berhubungan dengan Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani.

Sekitar 160.000 warga Italia saat ini tinggal di Venezuela, sebagian besar memiliki kewarganegaraan ganda.

Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Noel Barrot, mengatakan operasi AS di Venezuela telah merusak hukum internasional.

“Operasi militer yang menyebabkan penangkapan Nicolas Maduro melanggar prinsip tidak menggunakan kekerasan, yang mendasari hukum internasional. Perancis menegaskan kembali bahwa tidak ada solusi politik yang langgeng yang dapat dipaksakan dari luar dan bahwa hanya rakyat yang berdaulat sendiri yang dapat menentukan masa depan mereka,” tulisnya di X.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Pemerintah Indonesia bakal memantau perkembangan di Venezuela untuk memastikan keselamatan warganya.

“Indonesia juga menyerukan kepada semua pihak terkait untuk memprioritaskan penyelesaian damai melalui de-eskalasi dan dialog, sambil memprioritaskan perlindungan warga sipil,” ucapnya.

“Indonesia menekankan pentingnya menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB,” imbuh Yvonne.