DPR Gelar Rapat Tertutup Bersama Bos Himbara, Bahas Isu Strategis

Jakarta – Komisi XI DPR RI memanggil seluruh jajaran direktur utama bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membahas efektivitas penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah.

Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (6/7).

Agenda utama rapat difokuskan pada evaluasi mekanisme penyaluran kredit yang bersumber dari dana pemerintah di sektor perbankan pelat merah.

Rapat ini dihadiri oleh jajaran petinggi perbankan nasional, yakni Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Hery Gunardi dan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Riduan.

Hadir pula Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Nixon LP Napitupulu, serta Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) Anggoro Eko Cahyo.

Proses pembahasan berlangsung secara tertutup selama beberapa jam dan baru berakhir pada pukul 17.45 WIB.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa keputusan untuk menutup rapat dari akses publik didasarkan pada pertimbangan sensitivitas data penyaluran kredit.

Menurutnya, terdapat sejumlah poin teknis yang memerlukan verifikasi dan sinkronisasi lebih lanjut dengan otoritas pengawas keuangan agar informasi yang disampaikan nantinya akurat.

Kita ingin mendengarkan secara khusus apa saja yang menjadi isu di dalam penyaluran kredit Himbara terkait dengan SAL itu, ujar Misbakhun seusai rapat.

Meskipun Komisi XI telah menerima pemaparan mendalam mengenai penyaluran dana tersebut, Misbakhun enggan merinci sektor spesifik yang menjadi tujuan utama distribusi dana.

Hasil pembahasan ini nantinya akan dibawa ke dalam rapat lanjutan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Rapat lanjutan tersebut rencananya akan meninjau kondisi likuiditas perbankan secara menyeluruh.

Misbakhun menegaskan bahwa dalam pertemuan kali ini, pihak dewan tidak membahas rencana penambahan dana SAL.

Sebelumnya, sempat muncul wacana dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai rencana pemerintah untuk menambah penempatan dana SAL di bank Himbara sebesar Rp 100 triliun.

Jika rencana tersebut terealisasi, maka total dana SAL yang ditempatkan di bank Himbara akan mencapai angka Rp 400 triliun.

Pihak Himbara sendiri menyatakan bahwa sejauh ini tidak ditemukan kendala signifikan dalam proses penyaluran dana tersebut kepada masyarakat maupun sektor usaha.

Tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja, tegas Misbakhun mengenai laporan kinerja Himbara.

Ia menambahkan bahwa injeksi dana SAL selama ini telah memberikan dampak positif yang terukur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, memastikan bahwa pihaknya akan tetap patuh pada setiap arahan pemerintah terkait pengelolaan dana.

Kami mengikuti apa yang diarahkan pemerintah, tutur Riduan.

Ia menjelaskan bahwa dana SAL di Bank Mandiri disalurkan secara terukur ke sektor riil, termasuk dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor swasta produktif.

Riduan menegaskan bahwa dana tersebut tidak akan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat spekulatif di pasar keuangan.

Sementara itu, jajaran direktur utama bank Himbara lainnya memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut kepada media terkait materi mendalam yang dibahas dalam rapat tertutup tersebut.