Kemenkeu Targetkan Rp12 Triliun dari Lelang Sukuk Pekan Depan

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menggelar lelang delapan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa, 2 Juni 2026. Dalam lelang ini, pemerintah menetapkan target indikatif sebesar Rp 12 triliun.

Lelang tersebut bertujuan untuk memenuhi sebagian target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk memenangkan penawaran hingga maksimal 200 persen dari target indikatif.

Terdapat delapan seri yang akan ditawarkan, terdiri dari seri Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) dan Project Based Sukuk (PBS). Seri SPN-S meliputi SPNS13072026 (reopening), SPNS23112026 (reopening), dan seri baru SPNS01032027, yang semuanya menggunakan sistem imbal hasil diskonto.

Sementara itu, seri PBS yang dilelang mencakup PBS030, PBS040, PBS034, PBS005, dan PBS038. Seri PBS038 menawarkan imbal hasil tertinggi sebesar 6,87500 persen, sedangkan seri PBS040 menawarkan imbal hasil terendah sebesar 5 persen.

Lelang kali ini menjadi sorotan di tengah tren penurunan minat investor terhadap sukuk negara. Data DJPPR mencatat, total penawaran masuk (incoming bids) dalam lelang SBSN pada 19 Mei 2026 hanya mencapai Rp 18,79 triliun, turun dibandingkan lelang 5 Mei 2026 sebesar Rp 21,19 triliun. Angka ini juga jauh merosot dibandingkan realisasi lelang 21 April 2026 yang sempat menyentuh Rp 33,5 triliun.

Penerbitan surat utang ini merupakan instrumen pemerintah untuk menutupi defisit APBN 2026 yang ditargetkan sebesar Rp 689,1 triliun. Berdasarkan UU APBN Nomor 17 Tahun 2025, target pembiayaan utang tahun ini ditetapkan sebesar Rp 832,2 triliun, meningkat dibandingkan target tahun sebelumnya yang sebesar Rp 775,9 triliun.