Prabowo Inisiasi Lembaga Percepatan Pembangunan Perumahan Nasional

Jakarta – Pemerintah berencana membentuk lembaga percepatan pembangunan perumahan untuk mempercepat target program perumahan. Lembaga ini akan memimpin dan mengambil alih proses pembangunan perumahan dari izin, pengadaan lahan, hingga pendanaan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan hal ini usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Desember 2025.

Fokus pada Tanah dan Konsolidasi Proses

Fahri menjelaskan mandat pembentukan lembaga ini berasal dari beberapa undang-undang. “Intinya lembaga itu mengambil alih persoalan tanah,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan.

Menurutnya, proses pembangunan perumahan selama ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga, mencakup pengurusan izin, lahan, dan pendanaan. Ia menilai perlu ada lembaga yang mengonsolidasikan semua keperluan pembangunan perumahan untuk percepatan.

Target Renovasi dan Program 3 Juta Rumah

Presiden Prabowo, kata Fahri, menginginkan percepatan pembangunan perumahan tahun depan. APBN 2026 sendiri telah mengalokasikan anggaran untuk renovasi 400 ribu rumah.

Pemerintah juga memiliki program 3 juta rumah, dengan 1 juta di antaranya akan dibangun di wilayah perkotaan. Pembentukan lembaga ini diharapkan dapat mengatasi masalah ketersediaan lahan di kota.

Dalam Tahap Desain dan Koordinasi

Saat ini, pemerintah sedang mendesain pembentukan lembaga tersebut dan merumuskan bentuk produk hukumnya. “Kami lagi desain konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan. Mungkin setingkat peraturan presiden atau peraturan pemerintah,” kata Fahri.

Fahri mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, dan pihak Danantara. Ia menyoroti peran Danantara sebagai salah satu penyedia lahan masif, terutama untuk konsep Transit Oriented Development (TOD).

Program 3 Juta Rumah Dimulai Awal 2026

Fahri Hamzah sebelumnya menyatakan program 3 juta rumah akan mulai dilaksanakan pada awal tahun 2026. Pemerintah telah menganggarkan program ini dan siap menjalankannya tahun depan.

“Ini on the way, urusan pertanahan akan kami urus. Uang untuk 2 juta (rumah) itu sudah ada dan tahun depan akan dilaksanakan, yang 1 juta lagi akan kami upayakan termasuk melibatkan pihak lain,” ucapnya.

Pembiayaan dari Berbagai Sumber

Pembiayaan program ini akan melibatkan berbagai sumber, termasuk APBN yang telah disiapkan Kementerian Keuangan serta skema pembiayaan kreatif lainnya. “Ini bukan semata-mata proyek negara. karena masyarakat juga membayar, jadi dananya sudah mulai masuk. Polanya macam-macam dan kami sudah siapkan itu, termasuk untuk renovasi,” kata Fahri.

Rencana pembangunan 3 juta rumah ini akan dimatangkan agar tepat sasaran, mulai dari pemilihan lahan yang lebih murah dan strategis, hingga desain yang sesuai standar kebutuhan masyarakat urban di seluruh Indonesia.

Dalam kerangka besar program ini, direncanakan renovasi 2 juta rumah, penataan off-taker sebanyak 1 juta unit melalui kerja sama dengan Danantara dan BUMN, serta sisanya untuk renovasi kawasan yang akan dibiayai melalui pinjaman luar negeri.

Program 3 juta rumah ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dengan target pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Untuk merealisasikan program ini, Prabowo membentuk Kementerian PKP dan memilih Maruarar Sirait sebagai pemimpin. Sebelumnya, urusan perumahan berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).