

Jakarta – Kementerian Keuangan menetapkan asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2026 dengan proyeksi yang optimistis. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 mampu mencapai 5,4 persen.
Hingga kuartal I 2026, ekonomi nasional mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61 persen. Angka tersebut melampaui realisasi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 yang berada di level 5,11 persen secara tahunan.
“Kita melihat asumsi ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, dan realisasi terakhir 5,61 persen. Untuk rupiah, rata-rata aktual year to date berada di angka Rp17.057 dari asumsi APBN sebesar Rp16.500,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Pemerintah menargetkan tingkat inflasi pada 2026 sebesar 2,5 persen. Namun, hingga Mei 2026, inflasi tercatat di angka 3,08 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi sepanjang 2025 yang sebesar 2,92 persen.
Terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, APBN 2026 menetapkan patokan di angka Rp16.500 per dolar AS. Per 3 Juni 2026, kurs tengah Bank Indonesia tercatat berada di level Rp17.057 secara year to date dan menyentuh Rp17.863 per dolar AS pada periode tersebut.
Sementara itu, imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang ditetapkan sebesar 6,9 persen dalam APBN 2026, kini tercatat berada di level 6,48 persen secara year to date hingga 26 Mei 2026.
Di sektor energi, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diasumsikan sebesar US$70 per barel. Realisasinya hingga Mei 2026 justru telah mencapai US$91,9 per barel. Lifting minyak dipatok 610 ribu barel per hari, namun hingga Februari 2026 baru terealisasi sebanyak 535,8 ribu barel per hari. Untuk lifting gas, target sebesar 984 ribu barel setara minyak per hari telah terealisasi sebanyak 957,9 ribu barel setara minyak per hari hingga Februari 2026.
Purbaya menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang solid ini ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, serta akselerasi belanja pemerintah. Inflasi tetap dijaga terkendali melalui penurunan harga pangan bergejolak dan harga yang diatur pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat.
Pelemahan rupiah diakui dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan kebijakan moneter global. Begitu pula dengan kenaikan harga minyak dunia yang terdampak gangguan rantai pasok akibat konflik di Timur Tengah. Pemerintah memastikan akan terus mengoptimalkan lifting minyak dan gas di tengah kondisi pasar komoditas yang masih bergejolak.