PAEI Sebut DSI Perkuat Transparansi Ekspor dan Kepercayaan Investor

Jakarta – Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI), David Sutyanto, menilai pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) nasional. Kehadiran entitas ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, memperbaiki pencatatan devisa hasil ekspor (DHE), serta memperkuat kepercayaan investor.

David menjelaskan bahwa komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy memiliki kontribusi signifikan terhadap ekspor nasional. Menurutnya, DSI berperan penting dalam memastikan nilai ekonomi komoditas tersebut tercatat lebih transparan sehingga manfaatnya kembali optimal bagi perekonomian negara.

“Pembentukan DSI adalah langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola ekspor. Kita perlu memastikan nilai ekonominya tercatat transparan, devisanya kembali ke dalam negeri, dan manfaatnya optimal bagi ekonomi nasional,” ujar David, Senin (1/6/2026).

Dari sisi ekonomi, DSI diproyeksikan sebagai instrumen pengawasan yang mampu menekan praktik under invoicing dan transfer pricing. Jika diimplementasikan secara optimal, kebijakan ini diyakini berdampak positif pada penguatan cadangan devisa, peningkatan penerimaan negara, stabilitas nilai tukar, hingga transparansi pendapatan emiten.

Meski demikian, David mengingatkan bahwa fase transisi menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah diminta memastikan implementasi berjalan lancar, menghormati kontrak ekspor yang sudah berjalan, serta memberikan kejelasan aturan kepada pelaku usaha dan investor.

“Pemerintah perlu memastikan masa transisi berjalan dengan baik, tetap business as usual, dan aturan main disampaikan secara jelas. Dengan begitu, DSI tidak dianggap sebagai tambahan birokrasi, melainkan reformasi tata kelola yang pro-market dan pro-growth,” tambahnya.

David menegaskan bahwa DSI mengemban tanggung jawab besar, mengingat tiga komoditas awal yang dikelola mencakup sekitar 23 persen total ekspor nasional. Kegagalan dalam implementasi dapat berdampak pada kepercayaan pembeli global, persepsi investor, dan kredibilitas perdagangan internasional Indonesia.

Oleh karena itu, David menekankan pentingnya membangun institusi DSI yang kredibel, profesional, dan transparan. Penguatan tata kelola atau governance menjadi prasyarat utama agar kebijakan ini menjadi momentum transformasi menuju sistem ekspor yang berbasis data dan akuntabel.

Sebagai langkah lanjutan, ia menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi berkala dengan indikator yang terukur, mulai dari realisasi DHE, kelancaran arus ekspor, tingkat kepatuhan eksportir, hingga respons pasar. Jika dijalankan secara konsisten, DSI diyakini mampu menjadi katalis positif bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.