Rakernas XVIII APEKSI Hasilkan Sepuluh Rekomendasi Strategis bagi Daerah

Medan – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Kota Medan resmi berakhir pada Kamis (3/7/2026).

Pertemuan puncak pemimpin daerah ini menghasilkan 10 rekomendasi strategis yang akan menjadi landasan advokasi kebijakan bagi pemerintah pusat ke depannya.

Kegiatan yang mengusung tema besar “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat” ini telah diselenggarakan sejak 28 Juni hingga 4 Juli 2026.

Forum ini berfungsi sebagai wadah kolaborasi utama bagi pemerintah kota di seluruh Indonesia untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi tantangan perkotaan yang semakin kompleks.

Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, menegaskan bahwa seluruh poin rekomendasi merupakan hasil sintesis dari berbagai forum diskusi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

“Pemerintah kota memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, sehingga masukan yang dirumuskan dalam Rakernas diharapkan menjadi bagian dari penguatan kebijakan nasional,” ujar Alwis.

Kesepuluh rekomendasi tersebut mencakup penguatan kapasitas fiskal dan reformasi hubungan keuangan pusat-daerah sebagai prioritas utama.

Selain itu, para wali kota juga sepakat mengenai pentingnya penataan kebijakan ASN serta PPPK, termasuk fleksibilitas dalam belanja daerah.

Poin lainnya menyentuh aspek penguatan tata kelola program strategis nasional agar lebih efektif saat diimplementasikan di tingkat daerah.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah juga menjadi perhatian serius dalam draf kesepakatan tersebut.

Transformasi tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan publik pun didorong untuk segera diakselerasi di setiap kota.

Dalam sektor lingkungan, APEKSI menekankan pentingnya penguatan ketahanan lingkungan dan pengembangan konsep kota berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi lokal dan pembangunan yang bersifat inklusif juga menjadi mandat bagi seluruh anggota asosiasi.

Aspek tata ruang, kerja sama antardaerah, dan pembangunan berbasis kewilayahan turut masuk dalam daftar rekomendasi strategis.

Selain itu, terdapat dorongan kuat terkait penguatan advokasi hukum guna memberikan kepastian regulasi bagi pemerintah daerah.

Poin terakhir adalah komitmen untuk terus melibatkan generasi muda dalam proses pembangunan kota secara berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan ini tidak hanya berfokus pada rapat pleno, tetapi juga melibatkan berbagai forum pendukung seperti Youth City Changers (YCC) dan Ladies Program.

Terdapat pula forum khusus yang membahas isu lingkungan hidup, komunikasi digital, pangan, serta forum bisnis dan investasi.

Kemeriahan acara ditutup dengan Karnaval Budaya Nusantara yang melibatkan sekitar 2.800 peserta dari berbagai daerah.

Ajang Indonesia City Expo (ICE) dan bazar UMKM juga menjadi bagian penting dalam mempromosikan potensi lokal.

Sebanyak 88 wali kota, 4 wakil wali kota, 2 sekretaris daerah, dan 1 kepala Bappeda hadir langsung untuk mewakili 98 kota anggota APEKSI.

Pemerintah Kota Medan memperkirakan perputaran ekonomi selama acara berlangsung menembus angka Rp 72 miliar.

Seluruh rekomendasi ini kini menjadi agenda utama APEKSI dalam menjalankan fungsi advokasi kepada pemerintah pusat demi mewujudkan kota yang lebih berdaya saing.