Ekonom Soroti Pelemahan PMI di Balik Kenaikan Status Ekonomi Vietnam-Filipina

Jakarta – Bank Dunia resmi meningkatkan status ekonomi Vietnam dan Filipina menjadi negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle income country per Juli 2026.

Pencapaian ini menempatkan kedua negara tersebut sejajar dengan tiga negara ASEAN lainnya, yakni Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Keberhasilan Vietnam dan Filipina dalam naik kelas dipicu oleh transformasi industri yang masif serta pertumbuhan ekonomi yang solid.

Situasi kontras justru tengah dialami oleh sektor manufaktur Indonesia yang menunjukkan sinyal pelemahan signifikan.

Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyoroti penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang kini berada di zona bahaya.

Berdasarkan data terbaru S&P Global, PMI manufaktur Indonesia merosot ke level 46,9 pada Juni 2026.

Angka tersebut berada di bawah ambang batas 50, yang secara teknis menandakan terjadinya kontraksi pada aktivitas manufaktur nasional.

Didik menilai indikator PMI merupakan cerminan akurat dari kondisi kesehatan sektor industri dalam negeri saat ini.

Ia menyebut sektor industri Indonesia sudah mengalami sakit kronis dan kini telah terperosok ke dalam zona merah yang mengkhawatirkan.

“Keseluruhan keadaan ekonomi Indonesia bisa diprediksi atau bahkan dipotret dari satu indikator saja, yakni data PMI yang menurun bahkan nyungsep. Angka PMI ini merupakan indikasi sektor industri kita sakit lama dan sekarang masuk zona bahaya merah,” ujar Didik pada Minggu (6/7).

Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,61 persen pada kuartal sebelumnya, Didik menilai angka tersebut lebih banyak didorong oleh aktivitas pemerintah.

Sementara itu, sektor industri sebagai pilar utama ekonomi justru menunjukkan tren perlambatan yang berkelanjutan.

Hal ini berbanding terbalik dengan Vietnam yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 8 persen selama beberapa tahun terakhir.

Bank Dunia mencatat pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Vietnam telah mencapai US$4.970, melampaui ambang batas US$4.636 untuk naik kelas.

Didik menjelaskan bahwa kunci sukses Vietnam terletak pada kebijakan industri yang konsisten serta iklim investasi yang sangat kondusif.

Vietnam telah menerapkan strategi industrialisasi yang berorientasi keluar atau outward looking strategy secara efektif.

Strategi tersebut fokus pada penarikan investasi asing langsung berkualitas yang ditujukan untuk memperkuat basis industri ekspor.

“Vietnam membuat kebijakan transformasi struktur ekonomi dengan strategi industri: masuk dulu ke rantai produksi global, baru naik kelas secara bertahap,” tambah Didik.

Sebaliknya, sektor industri Indonesia dinilai telah kehilangan arah kebijakan yang jelas selama bertahun-tahun.

Penurunan PMI manufaktur ke zona kontraksi merupakan konsekuensi langsung dari absennya peta jalan industrialisasi jangka panjang.

Dunia usaha di Indonesia saat ini juga menghadapi tekanan berat akibat biaya produksi yang tinggi serta ketidakpastian geopolitik global.

Hambatan domestik seperti birokrasi yang rumit dan insentif investasi yang kurang kompetitif turut memperburuk situasi.

Akibatnya, pelaku usaha cenderung menahan diri untuk melakukan ekspansi atau investasi baru di sektor manufaktur.

Didik memperingatkan bahwa Indonesia berisiko menjadi negara yang tertinggal di kawasan ASEAN jika tidak segera melakukan reformasi struktural.

Ia menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk kembali menerapkan deregulasi dan debirokratisasi seperti yang pernah dilakukan pada dekade 1980-an hingga 1990-an.

Pada era tersebut, ekonomi Indonesia sempat tumbuh mencapai 7-8 persen dengan dukungan sektor industri yang tumbuh hingga 12 persen.

Tanpa langkah perbaikan yang masif, Indonesia diprediksi akan terjebak dalam pertumbuhan ekonomi moderat di kisaran 5 persen saja.

“Jika tidak ada kebijakan untuk membangkitkan industri secara masif dan tidak memperbaiki iklim usaha, maka Indonesia bisa menjadi negara sakit di ASEAN,” tegas Didik.