Pejabat Dinilai Kurang Empati, Korban Banjir Sumatra Menanti Aksi Nyata

Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat – Gelombang bencana yang melanda tiga provinsi ini selama sepekan terakhir telah menewaskan sedikitnya 770 orang. Namun, di tengah situasi mencekam tersebut, sejumlah pejabat publik justru menuai kontroversi melalui pernyataan dan tindakan mereka, alih-alih mengeluarkan kebijakan signifikan yang dapat mencegah terulangnya musibah. Fenomena ini muncul di tengah keluhan warga yang menilai penanganan bencana masih belum maksimal, serta kritik dari pengamat kebencanaan yang menyoroti ketiadaan “perspektif kemanusiaan” dari para pejabat.

Kontroversi pertama datang dari Kepala BNPB Suharyanto. Pada Jumat (28/11), ia menyebut situasi “mencekam” akibat banjir dan longsor “hanya berseliweran di media sosial.” Pernyataan itu memicu reaksi negatif, dan Suharyanto kemudian meminta maaf saat mengunjungi Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, pada Senin (1/12), mengaku “saya surprise, tidak mengira sebesar ini.”

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto, turut memicu polemik dengan menyebut gelondongan kayu yang ikut tersapu banjir adalah “kayu lapuk.” Sehari setelah pernyataan itu, Dwi meluruskan bahwa penjelasannya tidak bermaksud menafikan praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber dan memastikan setiap unsur pembalakan liar tetap diproses sesuai ketentuan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga menuai kritik pada Senin (1/12). Dalam sebuah video yang diunggah di Instagram, politikus tersebut terlihat memanggul sekarung beras dan membersihkan rumah warga menggunakan sekop saat meninjau lokasi banjir bandang di Koto Panjang Ikur Koto, Koto Tangah, Padang. Alih-alih respons positif, aksi itu justru dituding netizen sebagai pencitraan, mengingat rekam jejaknya sebagai mantan Menteri Kehutanan yang dinilai ikut bertanggung jawab atas penerbitan izin pengelolaan hutan.

Pada hari yang sama, Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry, melontarkan pernyataan kontroversial saat Presiden mengunjungi daerahnya. Setelah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden, Salim menyatakan, “Kalau bisa, Pak Prabowo [Subianto] jadi presiden seumur hidup.” Partai Golkar melalui Sekretaris Jenderal Sarmuji kemudian mengklarifikasi bahwa pernyataan itu sebatas “ekspresi kegembiraan” atas respons cepat Presiden.

Presiden sendiri, saat meninjau lokasi pengungsian di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, pada Senin (01/12), menyinggung pemberantasan korupsi di hadapan korban bencana. “Kalian suka enggak kalau saya sikat itu maling-maling semua? Supaya tidak ada kebocoran, tidak ada maling-maling yang mencuri uang rakyat,” tanyanya kepada para pengungsi.

Rangkaian pernyataan dan tindakan kontroversial para pejabat ini sangat disayangkan oleh sejumlah pengamat. Mereka menilai fokus seharusnya adalah kebijakan yang mempercepat penanganan bencana, bukan memicu polemik di tengah duka korban.

Pengamat Kebencanaan UPN Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, menyatakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dan menunjukkan empati yang lebih baik. Menurutnya, ketiadaan “perspektif kemanusiaan” sudah terlihat sejak fase mitigasi bencana, di mana peringatan dari BMKG tidak ditanggapi serius, menyebabkan pejabat terlihat gelagapan saat bencana besar terjadi dan penanganan menjadi berantakan.

Peneliti Sosial Nanyang Technological University Singapura, Sulfikar Amir, menambahkan bahwa kontroversi ini muncul karena pemerintah “meremehkan kondisi di lapangan.” Dalam prinsip kebencanaan, pemerintah semestinya bersikap “over estimate daripada under estimate” demi meminimalkan korban. Sulfikar juga menyoroti peran BNPB yang dinilai tidak lagi maksimal, kemungkinan akibat pengurangan anggaran.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah turut menilai penanganan bencana kali ini “dapat dikatakan terlambat,” bahkan “golden time penanganannya sudah lewat.” Trubus menduga ada “kebingungan” di tingkat pusat, dengan kekhawatiran bahwa peningkatan status bencana nasional akan menyedot anggaran besar dan mengganggu program prioritas.

Penilaian masyarakat di daerah terdampak bencana senada dengan para pengamat. Sejumlah korban mengaku penanganan dari pemerintah belum maksimal, meskipun bencana sudah berlangsung sepekan di beberapa wilayah.

Mulyani, warga yang keluarganya di Langsa, Aceh, menuturkan minimnya penanganan pemerintah di sana. Tidak ada titik pengungsian dan dapur umum yang jelas. Warga terpaksa mendirikan dapur swadaya. Stok bahan pokok menipis, dan harga beras 10 kilogram mencapai Rp500.000. Mulyani menyebut penanganan bencana kali ini “sangat buruk” dan masyarakat merasa “tidak diurus.”

Di Aceh Tengah, kondisi tak kalah memprihatinkan. Hingga hari ketujuh bencana, sekitar 98 kampung masih terisolir dan sulit diakses, mengancam kelaparan bagi 61.997 jiwa terisolir dan 38.057 jiwa pengungsi. Bantuan sembako yang berdatangan sangat terbatas, bahkan penjualan beras di toko-toko harus dikawal polisi. Sebanyak 2.218 rumah dan 59 jembatan juga rusak.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Aceh Tengah, Mustafa Kamal, mengonfirmasi ancaman kelaparan dan sulitnya akses. Ia menyarankan perbaikan jalan nasional dan kabupaten segera, serta bantuan helikopter yang siaga untuk kebutuhan mendesak.

Di Palembayan, Agam, Sumatra Barat, Mairizel mengungkapkan “kekesalan” atas lambannya penanganan bencana sejak 27 November. Ia bahkan harus menggotong adik sepupunya melalui lumpur setinggi dada untuk mendapatkan pertolongan medis. Posko utama bantuan di Palembayan baru didirikan pemerintah daerah pada Minggu (30/11) malam, dengan personel BPBD baru tiba sehari setelahnya.

Sekretaris Daerah Agam, Muhammad Lutfi, membenarkan keterlambatan tersebut, beralasan banyaknya bencana di wilayah lain seperti Malalak dan Matur sehingga personel harus dibagi.

Untuk mempercepat penanganan, Eko Teguh Paripurno menyarankan pemerintah “memperbanyak pos menyamping,” yaitu unit-unit kecil yang mendata korban terisolir, memberikan layanan kesehatan ringan, dan mendistribusikan logistik. “Proses ini nampaknya tidak terjadi di kasus sekarang,” katanya.