Pembangunan Rel Kereta Api Luar Jawa Butuhkan Rp1.200 Triliun

Jakarta – Pemerintah mencanangkan proyek ambisius untuk mengembangkan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa guna memperkuat konektivitas nasional. Inisiatif ini diperkirakan membutuhkan investasi masif hingga Rp 1.100-Rp 1.200 triliun yang ditargetkan rampung pada 2045.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menjelaskan bahwa pengembangan ini mencakup pembangunan jaringan baru dan reaktivasi jalur dengan total tambahan sekitar 14 ribu kilometer. Jaringan kereta api akan dibangun di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

“Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN,” kata Agus dalam keterangan tertulis pada Rabu, 22 April 2026. Proyek ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dalam kerangka Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya untuk sektor infrastruktur. Pemerintah pun mendorong skema pembiayaan kreatif, termasuk kolaborasi dengan pihak swasta.

Agus menilai pengembangan jaringan kereta api di luar Jawa sangat penting untuk menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta meningkatkan daya saing ekonomi. Saat ini, kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional masih relatif kecil, yakni sekitar 4 persen untuk angkutan penumpang dan 1 persen untuk logistik. Padahal, kereta api memiliki keunggulan dari sisi efisiensi dan emisi gas rumah kaca yang kurang dari 1 persen.

Namun, proyek ini tidak lepas dari tantangan besar. Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menyoroti pembebasan lahan sebagai kendala utama, terutama untuk pembangunan trase baru. “Karena banyak trase baru, proyeknya terkendala pembebasan lahan,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) untuk menghindari konflik sosial dan perlunya kehati-hatian pemerintah dalam skema pendanaan.

Senada, Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengatakan bahwa pengadaan lahan dan pembiayaan menjadi tantangan utama. Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan adanya permintaan yang cukup, baik dari sisi penumpang maupun logistik, agar proyek tidak mangkrak. Aditya mengingatkan, pengalaman sejumlah proyek di Jawa yang kurang optimal harus menjadi catatan penting. “Kalau menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, pemerintah harus menyiapkan hitung-hitungan bisnis yang jelas,” tegasnya.

Agus Harimurti menambahkan, setiap wilayah memiliki tantangan berbeda dalam pelaksanaannya. Sumatera membutuhkan penguatan jaringan yang sudah ada, Kalimantan memerlukan pembangunan dari nol, sementara Sulawesi membutuhkan integrasi dengan kawasan industri dan komoditas unggulan. Ia juga menyoroti ketimpangan investasi antara pembangunan jalan dan perkeretaapian yang perlu dikoreksi untuk menciptakan transportasi nasional yang lebih seimbang.