Pemerintah Mulai Bangun Giant Sea Wall Usai Relokasi Nelayan

Surabaya – Rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di perairan Pantai Utara (Pantura) Jawa terus berlanjut. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaparkan perkembangan proyek strategis ini, yang direncanakan dibangun sekitar empat hingga enam kilometer dari bibir pantai. Proyek ini diharapkan segera terealisasi setelah program prioritas Kampung Nelayan Merah Putih rampung.

Wakil Menteri KKP, Didit Herdiawan Ashaf, menyatakan pemerintah tengah intensif melaksanakan penelitian dan analisis mendalam terkait pembangunan giant sea wall. Pernyataan tersebut disampaikan Didit di Surabaya pada Jumat, 24 April 2026.

Didit, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, menjelaskan bahwa pembangunan tanggul raksasa ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Pelaksanaannya menjadi bagian tak terpisahkan dari program prioritas Presiden Prabowo, yakni pembangunan Kampung Nelayan.

“Ada dua program yang harus berjalan bersama-sama di dalamnya, yaitu groundbreaking program dan groundbreaking infrastruktur,” terang Didit.

Selain itu, Didit turut memaparkan kemajuan program Kampung Nelayan Merah Putih di Jawa Timur. Saat ini, Kampung Nelayan telah berdiri di beberapa lokasi seperti Gresik, Kabupaten Malang, Tuban, Pasuruan, dan Sumenep.

“Nanti akan ada kampung nelayan yang berfungsi sebagai pusat (hub) dan juga penyangga-penyangganya,” jelas Didit.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur, Muhammad Isa Anshori, menambahkan bahwa Kampung Nelayan akan terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung. Fasilitas tersebut mencakup pelabuhan, cold storage (tempat penyimpanan ikan), dan kios nelayan, yang semuanya bertujuan untuk mengoptimalkan kerja para nelayan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri telah mengusulkan pembangunan 40 Kampung Nelayan. Namun, jumlah tersebut masih menunggu hasil verifikasi lapangan untuk menentukan kelayakan pembangunannya.

Isa melanjutkan, pengelolaan dan pengawasan Kampung Nelayan akan berada di bawah empat perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setiap Kampung Nelayan diperkirakan menelan anggaran bervariasi antara Rp 20 miliar hingga Rp 25 miliar.