IMF dan Bank Dunia Peringatkan Krisis Selat Hormuz Ancam Ekonomi Global

Jakarta – Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz kini mengancam stabilitas perekonomian negara-negara di Belahan Bumi Utara. Ancaman ini disampaikan melalui pernyataan bersama dari Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Badan Energi Internasional (IEA), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Keempat lembaga internasional tersebut memperingatkan bahwa konflik di Timur Tengah telah memberikan dampak asimetris yang signifikan terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, serta aktivitas ekonomi global.

“Persediaan minyak dunia sedang menyusut dengan kecepatan rekor sebagai respons terhadap hilangnya pasokan besar-besaran melalui Selat Hormuz,” bunyi pernyataan resmi tersebut pada Jumat (29/5/2026).

Lembaga-lembaga tersebut menegaskan, apabila arus pelayaran tidak segera kembali normal, cadangan minyak global akan terus tergerus menjelang puncak permintaan musim panas. Hal ini dinilai akan meningkatkan risiko terhadap keamanan pasokan bahan bakar dan stabilitas pasar secara luas.

Saat ini, keempat lembaga tersebut berkomitmen untuk terus berkoordinasi guna memantau situasi serta menyelaraskan upaya dukungan bagi negara-negara yang paling terdampak.

Ketegangan di kawasan ini memuncak setelah aksi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu, yang memicu kerusakan serta jatuhnya korban sipil. Meski sempat ada gencatan senjata selama dua pekan pada 7 April, perundingan lanjutan di Islamabad dilaporkan berakhir tanpa hasil konkret, disusul dengan blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Di sisi lain, Iran mengklaim telah menetapkan kendali permanen atas operasional pelayaran di Selat Hormuz. Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menyatakan bahwa pihaknya kini mengelola jalur tersebut berdasarkan aturan dan mekanisme internal mereka.

“Penetapan kendali Iran dan penerapan mekanisme pengelolaannya bersifat permanen, bukan sementara,” ujar Azizi.

Menanggapi klaim tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak akan dikendalikan oleh pihak mana pun. Ia menyatakan bahwa jalur tersebut merupakan perairan internasional yang harus tetap terbuka.

“Selat itu akan terbuka bagi semua pihak. Kami akan mengawasinya, tetapi tidak ada yang akan mengendalikannya,” tegas Trump dalam rapat kabinet, Rabu (27/5/2026).

Pemerintah AS diketahui telah memberlakukan blokade terhadap lalu lintas maritim yang keluar-masuk pelabuhan Iran sejak 13 April. Meskipun Washington menyatakan bahwa kapal non-Iran tetap bebas melintas tanpa pungutan biaya, rencana pemberlakuan biaya oleh pihak Iran disebut-sebut telah masuk dalam pembahasan internal mereka.

Hingga saat ini, upaya diplomatik melalui Project Freedom yang dicanangkan AS untuk membantu kapal-kapal di kawasan tersebut masih terus dievaluasi sembari memantau kemungkinan tercapainya kesepakatan dengan Teheran.