DEN: Transisi energi harus terjangkau dan berbasis ketahanan

Jakarta – Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha menegaskan bahwa transisi energi di Indonesia harus dilakukan secara bertahap dan tetap mempertimbangkan keterjangkauan bagi masyarakat. Pernyataan ini ia sampaikan dalam acara “Tempo Energy Day” yang berlangsung di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu, 10 Desember 2025.

Menurut Satya, sejak Konferensi Iklim Glasgow pada 2021, Indonesia didorong untuk menghentikan penggunaan energi fosil pada 2040. Namun, pemerintah memilih pendekatan hati-hati. “Indonesia tidak mengambil langkah phasing out fossil fuel, tetapi phasing down. Kami mengurangi penggunaan fosil sambil tetap memastikan penurunan emisi karbon terpenuhi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa percepatan energi terbarukan dan pengurangan fosil harus berjalan seiring dengan pemenuhan keandalan pasokan. Satya juga menekankan pesan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan energi sebagai prioritas utama, sejajar dengan ketahanan pangan.

Lebih lanjut, Satya menilai ketahanan energi tidak hanya memastikan pasokan tersedia, tetapi juga mesti didukung infrastruktur memadai serta harga yang terjangkau. “Untuk apa bertransisi jika biayanya tidak terjangkau bagi masyarakat?” katanya mempertanyakan.

Dalam forum tersebut, ia menyoroti dua isu penting dalam transisi energi: pemanfaatan energi sebagai aset daerah untuk mendorong investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta urgensi pembiayaan hijau untuk mendukung komitmen transisi energi.

Pasalnya, Indonesia tidak dapat membiayai transisi energi sendirian. Satya mencontohkan pengalaman dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang menunjukkan bantuan internasional masih diberikan dengan skema bunga komersial, tanpa keistimewaan bagi negara berkembang. “Ini very challenging. Transisi energi memerlukan dukungan pendanaan yang lebih adil,” tegasnya.

Ia juga menyoroti ketidakkonsistenan global dalam pengurangan emisi. Di satu sisi, negara-negara maju mendorong penghapusan energi fosil, namun di sisi lain, permintaan batu bara tetap meningkat. Tren ini menunjukkan dunia belum sepenuhnya konsisten terhadap target penurunan emisi karbon.

Selain pendanaan, aspek teknologi juga menjadi hambatan dalam transisi energi. Satya menyebut teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon, seperti carbon capture dan carbon capture utilization and storage, masih sangat mahal. Ia berharap negara maju dapat membantu agar teknologi tersebut menjadi lebih murah dan layak secara komersial sehingga dapat diterapkan di negara berkembang. “Transisi energi adalah kebutuhan bersama. Indonesia tidak bisa bekerja sendirian. Kita perlu kolaborasi global,” pungkasnya.