BGN Pangkas Penerima Manfaat Makan Bergizi Gratis Akhir Tahun

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk memangkas jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun ini. Langkah ini dilakukan sebagai upaya perbaikan kualitas program, sehingga target menjangkau 82,6 juta orang hingga akhir tahun tidak akan tercapai.

Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang menjelaskan, kebijakan tersebut diambil seiring dengan pemberlakuan moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Rencana ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (3/6).

“Kami sudah memaparkan ke Presiden Prabowo bahwa tahun ini kami tidak mengejar kuantitas penerima manfaat MBG, karena kami akan memperbaiki kualitas program,” ujar Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (4/6).

Moratorium ini akan berlangsung hingga BGN selesai menghitung ulang kebutuhan dapur SPPG di setiap kecamatan. Saat ini, distribusi dapur SPPG dinilai belum merata karena penumpukan operasional terjadi di kawasan aglomerasi, sementara cakupan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih sangat minim.

Nanik menegaskan, fokus utama BGN tahun ini adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Pihaknya akan mengalihkan fokus program kepada dua kelompok prioritas, yakni masyarakat di daerah 3T serta kelompok 3B yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Menurut Nanik, efisiensi jumlah dapur menjadi kunci agar program dapat berjalan maksimal tanpa harus menambah jumlah unit secara berlebihan. Dalam proses penataan ulang ini, BGN bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

“Kalau jumlah dapur terlalu banyak, tidak efisien. Karena itu, kami rem dulu pembangunan SPPG baru dan menata berapa sebenarnya jumlah SPPG yang dibutuhkan setiap kecamatan dan kabupaten,” tuturnya.

Sebelumnya, peneliti Celios Isnawati Hidayah menyarankan pemerintah merombak total target penerima MBG agar lebih tepat sasaran. Fokus program pada kelompok rentan, seperti anak sekolah dan balita dari keluarga miskin, anak yatim piatu, serta korban PHK dan bencana, dinilai lebih efektif.

Menurut Isnawati, langkah tersebut berpotensi meningkatkan biaya per porsi makan dari Rp10.000 menjadi Rp15.000. Dengan penyesuaian target dan efisiensi, pemerintah diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga Rp230 triliun sampai akhir tahun.